KOMPAS ACEH | BANDA ACEH - LSM Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) memberi apsresiasi penuh atas langkah serius dan konsistennya Pemerintah Aceh untuk membangun rumah duafa dari tahun ketahun, seperti di tahun 2020 ini pemerintah kembali berkomitment melanjutkan pembangunan sebanayak 5.000 unit rumah duafa layak huni untuk kaum duafa yang ada di Aceh, Sabtu (22/02/2020).
Proyek ini melebihi target capaian di tahun 2019 yang telah sukses membangun 4.000 unit rumah duafa secara tepat waktu.
Informasi yang diterima Kompasaceh.com, Muchti selaku Sekjen DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) ikut angkat jempol dan sportif memberikan apresiasi secara objektif kepada pemerintahan Plt Nova Iriansyah atas komitment kuat dirinya menuntaskan target pembangunan rumah duafa bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.
Muchti menambahkan, bahwa tidak semua orang sanggup membangun rumah dan tinggal di rumah yang sehat dan bagus, adakala dikarenakan oleh faktor. Misalnya istri ditinggal (meninggal) suami dan anak banyak, sedangkan penghasilan terbatas terkadang menghambat dirinya sanggup membangun rumah.
Lanjutnya, Akibat lainnya misalnya cacat tubuh dan usia sudah tua sehingga tidak mampu lagi mencari nafkah secara maksimal. Untuk itu komitment pemerintahan saat ini harus diberikan apresiasi secara luas dan perlu didukung supaya terus dilanjutkan pada tahun berikutnya, ungkap Muchti.
Muchti juga menyebutkan bahwa kritikan salah satu aktivis LSM di era demokrasi dan keterbukaaan informasi publik secara dewasa, kita anggap wajar-wajar saja jika ada yang menilai kurangnya komitment pemerintah melanjutkan pembangunan rumah duafa.
Tapi faktanya tahun 2019 sudah sukses terbangun sekitar 4.000 unit lebih, hanya pembangunan rumah duafa dari baitul yang tertunda untuk dibangun pada tahun 2020 karena persoalan teknis eksekusi Qanun dan rentang waktu yang tidak memungkinkan di eksekusi, ungkap Muchti.
"Artinya ini tentu perlu di evaluasi agar kedepan tidak satu unitpun lagi yang tertunda karena ini persoalan sensitif dan cukup menyita perhatian publik sehingga perlu perhatian khusus," kata Muckti.
Hanya saja kita tidak sepakat, lanjutnya lagi, jika dibangun narasi seakan proyek rumah duafa gagal total dibangun dan apalagi harus menyurati Gubenur Jawa Tengah dan presiden Jokowi untuk turun tangan. Ini malah tidak produktif menyita perhatian publik pada hal yang kurang urgent dan terkesan offside serta tendensius," ujarnya.
"Untuk itu, kita DPP SIGAP ikut mengkaji bahwa dari keterangan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh sebelumnya, Ir Hasanuddin yang mengatakan bahwa semenjak tahun 2008 sampai 2014, pemerintah Aceh sudah membangun rumah untuk kaum duafa mencapai 17.345 unit," tandas Muckti.
Menurutnya, Pada tahun 2015 di informasikan jumlah rumah yang telah dibangun Pemerintah Aceh mencapai 1.861 unit. Namun dari hasil penelusaran kita menunjukan bahwasanya sudah jauh lebih dari 20.000 rumah duafa yang telah terbangun semenjak tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019," ucapnya.
"Artinya kita melihat hal ini tidak lagi pada tataran konteks sekedar membangun rumah, melaikan kosentrasi lebih penting adalah aspek monitoring serta dilakukan evaluasi menyeluruh sejauh mana realisasi, target dan sasaran yang harus dituntaskan dalam kurun waktu berapa tahun lagi," harap Muchti.
Dari data faktual ini, tambah Muckti, LSM SiGAP mengharapkan diperlukan kritikan kontsruktif dari semua pihak, objektif dan proporsional sehingga masyarakat disuguhi pada validitas data yang akurat serta informasi yang kredibel serta perlu perasangka yang positif (tabayun) sehingga tidak menonjolkan dominasi kepentingan personal atas kebencian personal terhadap pemimpin dan pemerintahan saat ini," tutup Muchti. (RED)
Laporan: Arma
