NOA | ACEH SELATAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menggelar Konsultasi publik rancangan awal RKPK tahun 2021 sebagai tahapan yang penting dalam proses perencanaan daerah dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD. Acara itu berlangsung di Gedung Serbaguna lantai III Bappeda, Tapaktuan, Jumat (28/02/2020).
Acara itu ditemai dengan "Mengembangkan Industri pengolahan produk unggulan pertanian didukung oleh peningkatan kualitas daya saing SDM dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkualitas".
Dalam sambutannya Plt Bupati Aceh Selatan yang diwakilkan Asisten I, Erwiandi S, SOS M,Si menyampaikan forum konsultasi publik rancangan awal RKPK tahun 2021 merupakan pelaksanaan kegiatan Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah.
"Kemudian masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik dengan visi terwujudnya Aceh Selatan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomi," kata Asisten 1 Erwiandi.
Ia melanjutkan, Pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan tahun 2018 (4,68%) masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu (5,17%) persentase penduduk miskin tahun 2018 (13,96%) berada diatas persentase kemiskinan nasional yaitu (9,66%).
IPM pada tahun 2018 adalah (65,92%) di bawah IPM nasional (71, 39%), tingkat pengangguran terbuka Aceh Selatan tahun 2018 dikurang (6,08%) masih diatas nasional (5,34%), aspek pelayanan umum," ungkapnya.
Menurutnya, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah serta sebaran guru pada satuan pendidikan yang belum merata, kurikulum pendidikan, hingga saat ini implementasi kurikulum 2013 belum berjalan optimal di sekolah - sekolah.
Selain itu, katanya, kekurangan gizi pada anak balita dan prevalensi malnutrisi anak usia kurang dari 5 tahun menurun drastis namun stunting pada baduta dan balita justru meningkat signifikan.
"Bayi usia kurang dari 6 bulan masih ada yang belum mendapatkan ASI eksklusif, masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, minimnya sarana dan prasarana kesehatan pemerintah Aceh Selatan," jelasnya.
Selain itu, lanjut Erwiandi, perlunya mengembangkan kualitas objek wisata dan promosi wisata masih kurangnya sarana dan prasarana, belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan dan lahan budidaya perikanan serta pertanian.
"Belum tersedianya peta kawasan kemiskinan, belum terlibatnya peran serta dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial CSR," pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Anggota Dewan, Asisten II, Kepala Bappeda, Kepala OPD, para Camat, pimpinan Bank, Dir Poltas dan STAI, dan Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.(MUS/RED)
