KOMPAS ACEH | ACEH SELATAN - Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Abdya bersilaturahmi ke DPRK Aceh Selatan sekaligus mengusulkan tentang penyusunan Qanun bantuan hukum untuk orang miskin di kabupaten Aceh Selatan, Kamis (20/2/2020).
Kedatangan pengurus YLBH AKA Abdya tersebut terdiri, Rahmat S Sy, CPCLE,(Ketua) dan turut didampingi Pujiaman SH, Intan Maizuri, dan Maulida Rahmi S Sos, yang disambut oleh Wakil Ketua I Bustami SE, dan beberapa anggota dewan lainnya, yaitu, Amiruddin, Baital Mukadis, Amir Muliadi.
Turut hadir juga Velly Hidayat, Rema Mishul Azwa, Siska Elviadi Rajo Evi, dan Ansar SH (Kabag Hukum). Pertemuan digelar ruang rapat DPRK Aceh Selatan, dan sebagai moderator Zamzami ST (Komisi II DPRK) Aceh Selatan.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Aceh Barat Daya Rahmat, S.Sy, CPCLE mengatakan kedatangan pengurus YLBH AKA untuk bersilaturrahim sakaligus menyampaikan usulan tentang penyusunan Qanun Bantuan Hukum Untuk orang miskin di Kabupaten Aceh Selatan," katanya.
Bantuan Hukum untuk orang miskin sangat diperlukan dalam melakukan pendampingan untuk orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan keuchik.
"Dengan adanyan Qanun tersebut masyarakat miskin tanpa harus mengeluarkan biaya honor pengacara dalam melakukan pendampingan hukum, mulai tingkat penyidikan hingga persidangan," ujarnya.
Rahmat menambahkan, YLBH AKA Distrik Aceh Barat Daya siap bekerjasama dengan DPRK Aceh Selatan dalam pembentukan Qanun bantuan hukum terhadap masyarakat miskin jika memang diperlukan dan dibutuhkan.
Dengan adanya Qanun bantuan hukum tersebut terpenuhinya hak - hak hukum bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum serta siap memberikan pandangan hukum.
Selain itu, meminta secara khusus kepada ketua dan anggota DPRK Aceh Selatan agar benar - benar mempersiapkan Qanun bantuan hukum terhadap masyarakat miskin," ujar Rahmat. (MD)
