NOA | BANDA ACEH – Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Polda Aceh menangkap para penyebar Hoax yang semakin hari semakin masif di Aceh. Hal ini di katakan oleh Karimun Usman, terkait pemberitaan miring Hoax mengenai Kredit Bank Aceh Syariah sebesar 108 milyar dan penggiringan opini Monopoli Proyek di Unit Lelang Proyek, Selasa (24/03/2020).
Kepada media Karimun Usman menjelaskan bahwa terkait kredit tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan pemberitaan selama ini digembar gembor keruang publik. penggiringan Opini Hoax yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Aktivifis Referendum Aceh sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya.
"Isu yang di bangun kalau saya lihat lebih kepada menjatuhkan orang lain dan mengkaitkaan satu masalah dangan masalah lain. Padahal kedua persoalan tersebut sama sekali tidak memiliki kolerasi,” Kata Dewan Pertimbangan PDIP Aceh ini.
Saya mendesak Polda Aceh untuk segara menangkap aktor dibalik penggiringan isu sampah ini, jangan gara-gara dia satu orang merusak nama Aceh di tingkat Nasional. Selama ini kita di Cap sebagai daerah dengan penyebaran Hoax No 1 di Indoesia.
“Ada pihak dengan sengaja membuat opini seolah-olah masalah ULP dan Kasus Kredit satu kesatuan, padahal tidak demikian kata Karimun, masalah ULP murni permainan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah aceh, masalah kredit itu merupakan ranahnya pengusaha dan yang diberitakan tidak sesuai dengan isu digiring," ungkapnya.
“Narasi yang digiring sebagai upaya pelemahan sektor usahan produktif di Aceh yang saat ini membutuhkan suprot dari perbankan," ujarnya.
“Selaku Dewan Pertimbangan PDIP-Aceh siap membackup Kapolda Aceh dan melakukan kordinasi dengan Presiden Jokow-Dodo untuk memberantas penyebaran Hoaks yang sangat masif terjadi Aceh, serta kasus-kasus korupsi lainnya yang belum terungkap,”Tegas Karimun Usman.
Dalam hal ini saya sekalu Dewan Pertimbangan PDIP Provinsi Aceh meminta Kapolda untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini membuat opini sesat di hadapan publik.(RED)
