NOA | ABDYA - Wacana pemasangan stiker logo Kabupaten pada mobil dinas di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang diwacanakan oleh anggota perwakilan rakyat Kabupaten setempat mendapat respon dari berbagai kalangan, terutama dari pihak eksekutif.
Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH kepada awak media menyebutkan, sebagai respon dari wacana tersebut, dirinya sudah melayangkan surat kepada pihak legislatif untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut.
"Insyaallah pada Jum'at, 6 Maret 2020 mendatang kita akan duduk bersama anggota DPRK membicarakan wacana tersebut," kata Akmal, Kamis (05/03/2020).
Diakuinya, pihaknya merespon baik permintaan anggota dewan terkait pemasangan stiker pada mobil dinas. "Karena itu kita akan meminta penjelasan kepada wakil rakyat itu bahwa mobil yang manakah yang harus dipasang stiker logo daerah," sambung Akmal.
Dalam rapat itu nanti, kata Akmal dirinya akan menanyakan kejelasan permasalahan. "Kalau semua mobil milik pemda itu termasuk mobil yang dipakai Ketua dan Wakil Dewan juga dipasang stiker," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Akmal, dalam rapat nanti juga akan bahas terkait saran pemasangan stiker pada mobil dinas dan teguran dari BPK RI, tahun 2019 lalu tentang pengelolaan aset
"Nanti juga akan dibicarakan peninjauan ulang besaran tunjangan rumah dewan, dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Abdya," sebut Akmal.
Pada kesempatan itu, Akmal mengakui, saat ini soal stiker mobil dinas itu sudah menjadi isu publik dikarenakan sudah beberapa kali muncul di media masa.
"Kalau Bupati tidak menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil untuk merespon saran itu, nanti takut dinilai tak mendukung langkah keterbukaan publik seperti yang didorong oleh anggota DPRK," tuntas Akmal.
Untuk diketahui, polemik pemasangan stiker pada mobil dinas yang merupakan aset pemerintah itu berawal saat salah seorang anggota DPRK Abdya, Ihsan mewacanakan pemasangan stiker tersebut.
Disebutkan ketua Komisi D DPRK Abdya itu, tujuan pemasangan stiker logo Pemkab Abdya pada mobil dinas itu agar kendaraan dinas yang merupakan aset negara tidak berubah wujud seakan-akan milik pribadi.
Dikarenakan, saat ini banyak ditemukan di lapangan mobil dinas yang seharusnya berplat merah itu diganti dengan plat hitam dan digunakan untuk kepentingan pribadi.(TN)
