 |
| Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pidie, Kadri,SH |
NOA | Sigli - Sejumlah warga Pidie, Provinsi Aceh, mengaku kecewa terhadap pendaftaran kartu prakerja secara Online melalui Link registrasi kartu prakerja https:// bit.ly/2UTtcep.
Selain program tersebut kurang dipahami, pendaftaran kartu andalan Jokowi saat Pillpres itu waktunya pendaftaran pun hanya empat hari, yakni dari 1 - 4 April 2020.
M Yunus, salah seorang warga Pidie mengaku, dirinya tidak tahu bertanya kemana untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan resmi terkait pendaftaran kartu prakerja tersebut.
"Sekarang ini kan banyak sekali penipuan yang beredar di nedsos, dengan menawarkan berbagai bantuan, jadi kita tidak bisa membedakannya," aku M Yunus.
Demikian juga yang disampaikan Saiful Bahri, warga Pante Teungoh, kota Sigli. Dirinya mengaku bahwa dia mendengar dari orang lain tentang pendaftaran kartu prakerja secara Online tersebut.
"Saya tidak punya Android, apalagi email seperti dipersyaratkan, apakah kami bisa juga mendaftar secara manual, kemana kami harus bertanya, maunya di kampung melalui pak keuchik bisa memberikan informasi kepada warga," ketus Saiful.
Menangapi hak itu, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pidie, Kadri,SH yang ditanya m-Noa.com, Senin (06/04/2020) menjelaskan, terkait pendaftaran kartu prakerja online tersebut sudah ada surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh No.563/1149 tanggal 1 April 2020 tentang pendataan kartu prakerja untuk para pekerja yang terdampak dari meluasnya pandemi Covid-19.
"Jadi bagi para pekerja yang terdampak dari situasi ini, termasuk bagi mereka yang dirumahkan oleh perusahaan ataupun tempat usaha mereka bekerja supaya mendaftar di laman resmi, melalui Link registrasi kartu prakerja https://bit. ly/2UTtcep," sebut Kadri.
Ini, katanya, sesuai dengan petunjuk dari surat yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi.
"Mengenai beredarnya informasi di medsos, bahwa setiap pendaftar kartu prakerja akan diberi keterampilan dan dibayar 600 ribu perbulan, selama 4 bulan oleh pemerintah, saya belum mengetahui informasi tersebut," aku Kadri.
Untuk lebih jelasnya, lanjut Kadri, dirinya dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan pihak Provinsi terkait informasi tersebut.(AA)
