Jakarta - Seluruh insan pendidikan Aceh pantas berbangga. Tahun ini, pada puncak Festival Kurikulum Merdeka Anugerah Merdeka Belajar, Dinas Pendidikan Aceh meraih tiga penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Anugerah Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan apresiasi dan memperkuat dukungan para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Iwan Syahril, Jumat, 5 Juli 2024.
Tahun ini Aceh memenangkan tiga kategori Anugerah Merdeka Belajar 2024. Masing-masing adalah transformasi pendidikan vokasi, transformasi anggaran, dan anugerah utama. Semua penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian sepanjang 2023-2024.
Satu nama yang tidak dapat dipisahkan dari penghargaan ini adalah Alhudri. Meski tak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri meletakkan pondasi penting dalam pengelolaan pendidikan di Dinas Pendidikan Aceh yang kini menjadi legasi penting yang harus diteruskan oleh suksesornya.
Alhudri dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Aceh pada 2020. Jabatan ini diemban Alhudri hingga 20 Mei 2024. Tiga tahun memimpin dinas ini, Alhudri mengamputasi budaya lama yang berakar dan merusak nilai-nilai pendidikan. Salah satu terobosan yang paling penting adalah memastikan proses pengangkatan guru dan kepala sekolah tanpa pungutan. Dia juga melarang pemotongan honor bagi seluruh pegawai negeri dan pegawai honorer, semua mendapatkan hak sesuai dengan kinerja.
Iklim tertutup di dinas itu juga berganti. Perlahan, kinerja dinas itu membaik seiring dengan iklim kerja yang kondusif. Alhudri, yang senang mengumpulkan banyak orang di sekitarnya, membangun kebersamaan dengan seluruh “anak buah” untuk membangun komunikasi yang lebih baik.
Di masa Alhudri, Pemerintah Aceh mengubah status 68 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi badan layanan umum. Alhudri menunjuk orang tepat untuk merampungkan program yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan itu.
Semua upaya itu mendongkrak prestasi pendidikan Aceh di level menegah atas. Tingkat kelulusan pelajar Aceh ke perguruan tinggi negeri naik dan terus meningkat. Alhudri membuka ruang komunikasi kepada semua pihak sepanjang itu menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Aceh.
Dalam banyak kesempatan, selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri mengatakan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga atas, perlu duduk bersama untuk memastikan sistem yang ada benar-benar terintegrasi. Perbedaan kewenangan dalam mengurusi pendidikan jangan menjadi hambatan untuk membangun ekosistem pendidikan yang saling mendukung.
"Kita seringkali menganggap tingkat SMA, SMK, atau aliyah adalah sesuatu yang tiba-tiba terjadi pada anak didik. Padahal mereka menjalani fase pendidikan sejak pendidikan usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, berlanjut ke sekolah menengah pertama, sebelum sampai ke tingkat atas,” kata Alhudri.
Saat ini, kewenangan dalam mengurusi pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berada di pemerintah kabupaten atau kota. Sementara untuk pendidikan atas, yakni SMA dan SMK, dikelola oleh pemerintah provinsi. Sedangkan pendidikan tinggi diatur oleh pemerintah pusat.
Alhudri mengatakan gap kualitas peserta didik di tingkat atas dan perguruan tinggi tidak terlalu jauh. Ini terlihat dari hasil tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Banyak pelajar Aceh lolos bersaing dengan anak-anak dari daerah lain. Bahkan persentase kelulusan pelajar Aceh, tahun ini, tertinggi di Indonesia.
"Saya tidak pernah ragu pada kemampuan para murid dan guru kita. Mereka hanya perlu dorongan yang tepat untuk bangkit dan menjadi bagian penting dari pengembangan kualitas manusia Aceh. Ini yang harus kita jaga bersama dengan kejujuran dan sikap transparan,” kata Alhudri awal tahun lalu.***
