.jpeg)
Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan sikap Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di Aceh ikut campur terlalu jauh (cawe-cawe) dalam menentukan pemenang tender.
Indikasi pengaturan pemenang tender terlihat jelas dari sedikitnya peminat yang ikut penawaran. Penawaran yang masuk biasanya sudah diatur siapa siapa saja yang bakal dimenangkan.Hal ini disampaikan langsung oleh Nasruddin Bahar Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Jumat (05/07/2024) saat ditemui Newsofaceh.
"Tidak ada lagi yang namanya tender terbuka, transparan, bersaing sehat, semua sudah diatur pemenangnya," terangnya.
Aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa, diduga ada juga oknum APH yang bermain dan dapat jatah proyek sehingga tugas penegakan hukum tidak bisa maksimal.
Ia menambahkan, kenapa Pokja Pemilihan berani melawan hukum karena mereka merasa dilindungi oleh oknum-oknum penegak hukum sendiri. Bisa dibayangkan berapa dana di korupsi setiap tahun misalkan ada tender 100 Milyar kalikan 10% ada 10 Milyar menguap dan mengalir kepada Pejabat dan Aparat. Jika tender bebas selisih penawaran bisa dikembalikan kepada Negara.
Proses penunjukan Penjabat juga butuh lobi lobi di Jakarta, banyak pihak ikut terlibat sebagai tim sukses sehingga butuh dana besar. Nah...alasan itulah digunakan oleh Penjabat Bupati dan Walikota untuk mengumpulkan uang dari fee proyek.
"Tugas Penjabat sebenarnya bukan mengatur proyek akan tetapi melaksanakan kegiatan Administrasi Pemerintahan dan persiapan Pilkada serentak hanya itu tugas Penjabat," pungkas Nasruddin.
