Banda Aceh - Kanwil DJPb Aceh semakin meningkatkan komitmennya dalam menjalankan fungsi Treasurer and Financial Advisor (TREFA).
Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebagai upaya percepatan penyelesaian PSN Bendungan Keureuto dan Rukoh.
Kedua PSN ini memiliki potensi manfaat multidimensi, dalam rangka memperkokoh economic resilience dan mewujudkan regional economic growth sustainability di Aceh.
Beberapa potensi manfaat dari ke dua PSN tersebut antara lain, peningkatan ketahanan pangan sektor pertanian, pembangkit listrik, pengendali banjir, perikanan air tawar hingga pariwisata.
Dalam kunjungan ini, Kanwil DJPb Aceh berupaya untuk meningkatkan sinergi dengan satker sebagai upaya mengakselerasi serapan anggaran yang diharapkan tidak hanya tinggi namun juga presisi sesuai Rencana penarikan dana (RPD).
Salah satu strategi yang diimplementasikan adalah Monev Pelaksanaan Anggaran On-Site kepada satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I (400698), dengan tujuan untuk mengawal deviasi halaman III DIPA bulan Maret 2024.
RPD satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I memiliki jumlah rupiah yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp 176.172.234.000,00, atau 54,99 persen dari total RPD belanja modal seluruh Aceh di Bulan Maret 2024 yang mencapai Rp 320,390,997,539,00.
"Kita kawal sama-sama, komitmen kita bersama untuk merealisasikan sesuai RPD yang sudah diajukan, yang sekaligus menunjukkan bahwa progres pekerjaan sesuai target,” ungkap Purwo Widiarto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Aceh.
"Kami upayakan sepresisi mungkin, seperti di Bulan Januari dan Februari belanja modal kami terealisasi dengan deviasi minimal, di bawah 5 % . RPD yang disusun telah sesuai dengan proyeksi progres penyelesaian pekerjaan dari masing-masing PPK, sejauh ini on-track,” sambung Kuasa Penguna Anggaran Satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I, Fardhianti.
Kinerja Pelaksanaan yang diukur dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I hingga Februari 2024 menag jauh menigkat dari than 2023.
Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran hingga Bulan Februari mencatatkan nilai sempurna 100.
Ini menggambarkan selain penyerapan anggaran yang sangat tinggi hingga telah melewati target realisasi triwulan I 2024, penyerapan anggaran juga juga sangat presisi dengan deviasi di bawah 5?ri RPD.
Sinergi kuat antara satker dengan Kanwil DJPb Aceh sangat mendorong kinerja positif ini.
“Megaproyek PSN bendungan ini adalah belanja yang sangat strategis, komitmen kami untuk sama-sama mengawal untuk selesai tepat waktu, sehingga manfaat ter-deliver secara on-time kepada masyarakat,” lanjut Purwo.
Berdasarkan data OMSPAN, kinerja RPD dan penyerapan satker satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I relatif mengesankan di dua bulan awal tahun 2024 ini.
Deviasi RPD belanja modal Januari 2024 adalah 0 % , atau RPD sebesar Rp 31.594.687.650,00 terealisasi seluruhnya.
Deviasi RPD Bulan Februari adalah 4,2 % , atau terealisasi Rp135.222.695.331,00 dari RPD sebesar Rp 129.766.327.000,00.
Kinerja RPD deviasi halaman III DIPA Januari dan Februari 2024 sangat baik, dengan deviasi di bawah 5 % .
Dari sisi penyerapan total, hingga Bulan Februari satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I telah merealisasikan anggaran belanja total senilai Rp167.244.361.931,00, melebihi target realisasi triwulan I 2024 sebesar Rp 105.293.419.000,00.
Kinerja positif belanja PSN ini tidak hanya akan berdampak positif pada sisi kinerja pelaksanaan anggaran.
Namun, juga akan mendorong realisasi penerimaan negara dari perpajakan.
Dengan nominal nilai pekerjaan yang tinggi, dampak belanja PSN ini akan memunculkan multiplier efect lainnya yaitu, memberikan dorongan signifikan pada peningkatan penerimaan PPN dan PPh dari belanja konstruksi.
Dengan pengawalan belanja PSN ini, diharapkan potensi manfaat multidimensi jangka panjang dari PSN dapat diakslerasi lebih cepat, dan dengan kualitas belanja yang baik.
Ini sekaligus menjadi bukti kehadiran pemerintah, untuk mewujudkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.[]
