Aceh Tamiang – Penanganan pascabencana banjir dan material kayu di Kabupaten Aceh Tamiang terus menunjukkan perkembangan positif. Proses pembersihan serta pemulihan infrastruktur di sejumlah titik terdampak kini hampir rampung dan berjalan sesuai target.
Koordinator Penanggulangan Bencana di Aceh Tamiang, Brigjen TNI Mochammad Arif Hidayat, mengatakan progres pembersihan jalan utama telah mencapai sekitar 90 persen. Meski demikian, upaya tersebut masih membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam membersihkan lumpur di rumah masing-masing.
“Pembersihan jalan secara keseluruhan hampir selesai. Kami masih menunggu warga membersihkan rumahnya. Lumpur yang dibuang ke pinggir jalan akan kembali diangkut petugas agar akses jalan benar-benar normal,” ujar Arif, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, pembersihan kayu gelondongan di kawasan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin telah selesai 100 persen. Kayu-kayu tersebut dikeluarkan dan ditumpuk di luar area pesantren, sementara sebagian lainnya digeser dan dimanfaatkan sebagai tanggul sementara.
Langkah serupa juga telah dilakukan di kawasan Kota Lintang Bawah, di mana kayu gelondongan telah disusun dan dirapikan. Selanjutnya, penanganan lanjutan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan lumpur dan sisa kayu sebagai tanggul di sepanjang bantaran sungai guna mencegah dampak lanjutan.
“Pembersihan di Desa Suka Jadi dan Karang Baru juga sudah mulai dilakukan dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik,” tambahnya.
Selain pembersihan infrastruktur, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak juga terus dipercepat. Sebanyak 600 unit huntara bantuan Denantara telah diserahterimakan kepada Bupati Aceh Tamiang pada 10 Januari 2025.
“Huntara ini direncanakan akan ditempati oleh 154 kepala keluarga dari Desa Suka Jadi yang sebelumnya mengungsi di bawah jembatan,” ungkap Arif.
Di samping itu, BNPB juga tengah memproses pembangunan huntara di beberapa titik lainnya, di antaranya di Desa Babo dan Desa Alur Jambu, Kecamatan Banda Pusaka. Sementara itu, pembangunan huntara secara mandiri juga telah berjalan di sejumlah lokasi terdampak.
Arif menegaskan bahwa penempatan pengungsi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. BNPB berperan dalam mendukung percepatan pembangunan serta penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
“Huntara dibangun dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari Denantara, kementerian terkait, relawan, hingga dukungan alat berat dari sejumlah instansi yang dikerahkan untuk membersihkan jalan, sekolah, masjid, serta fasilitas umum dan sosial lainnya,” jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tabah dan bersabar menghadapi situasi pascabencana.
“Pemerintah hadir dan terus bergerak untuk mempercepat penanganan bencana ini demi pemulihan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang,” pungkas Arif.(**)
Editor: Dahlan
