Banda Aceh — Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang diserahkan di Jakarta. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen kuat Pemko Banda Aceh dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil, inklusif, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyebut capaian ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga, khususnya di sektor kesehatan. Menurutnya, kesehatan bukanlah fasilitas tambahan, melainkan fondasi utama dalam membangun kota yang berdaya saing dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, Banda Aceh menerima UHC Awards 2026. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti bahwa layanan kesehatan harus menjadi hak yang dijamin, bukan privilese,” ujar Illiza kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).
Illiza menegaskan, keberhasilan Banda Aceh meraih penghargaan UHC tidak terlepas dari kerja kolektif lintas sektor. Sinergi antara jajaran Pemerintah Kota, tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama terwujudnya cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.
Namun demikian, Illiza menekankan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia menyebut UHC Awards sebagai pemicu semangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di Banda Aceh.
“Insya Allah, capaian ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjadikan kesehatan sebagai fondasi pembangunan kota,” tegasnya.
Ke depan, Pemko Banda Aceh akan memprioritaskan penguatan layanan kesehatan primer, khususnya melalui puskesmas. Selain itu, percepatan sistem rujukan akan dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan.
Illiza juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan pelayanan publik. Di saat yang sama, Pemko Banda Aceh berkomitmen memperluas edukasi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, serta membenahi tata kelola kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Illiza, kebijakan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan sektor lain. Pembangunan yang berkelanjutan, kata dia, hanya dapat terwujud jika masyarakat berada dalam kondisi sehat secara fisik dan sosial.
“Pembangunan yang berkelanjutan berangkat dari warga yang sehat. Karena itu, kebijakan kesehatan harus terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan layanan sosial,” jelasnya.
Penganugerahan UHC Awards 2026 diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat cakupan jaminan kesehatan nasional serta meningkatkan mutu layanan kesehatan di wilayah masing-masing.
Bagi Banda Aceh, penghargaan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat layanan promotif dan preventif, menurunkan beban biaya kesehatan rumah tangga, serta meningkatkan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak.
“Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Ketika warga terlindungi, kota tumbuh lebih kuat,” pungkas Wali Kota Banda Aceh yang dikenal dengan gaya kepemimpinan humble dan dekat dengan masyarakat itu.(**)
Editor: Redaksi
