Banda Aceh — Anggaran sebesar Rp71,7 miliar yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan kembali menjadi sorotan publik. Namun, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Nasir Nurdin, menegaskan bahwa alokasi tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai upaya pencitraan pemerintahan.
Menurut Nasir, anggaran itu justru memiliki makna penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem media lokal yang saat ini berada dalam kondisi sulit, terutama setelah Aceh dilanda bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
“Di masa pascabencana, perusahaan media tidak hanya kehilangan pemasukan, tetapi juga banyak yang mengalami kerusakan alat kerja. Ada kantor media yang terendam, perlengkapan liputan rusak, bahkan sejumlah jurnalis ikut menjadi korban,” ujar Nasir kepada wartawan Dialeksis saat dihubungi, Sabtu (31/1/2026).
Nasir menilai, dukungan pemerintah melalui belanja iklan merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan media lokal tetap bertahan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, setidaknya ada dua fungsi utama dari anggaran tersebut. Pertama, membantu menstabilkan kondisi keuangan perusahaan pers lokal yang sedang terpuruk. Kedua, menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan berbagai informasi pascabencana agar penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Dalam situasi darurat, media bukan sekadar menyajikan berita. Media menjadi saluran utama untuk menyampaikan informasi terkait evakuasi, distribusi bantuan logistik, kebutuhan warga, hingga perkembangan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Belanja iklan Pemerintah Aceh ini sebelumnya mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mempertanyakan besarnya anggaran tersebut dan mengingatkan pemerintah daerah agar membatasi belanja seremonial.
Pernyataan Kemendagri itu memicu perdebatan luas di tengah masyarakat dan media lokal. Sebagian pihak menilai anggaran tersebut terlalu besar, sementara pihak lain meminta agar persoalan ini dilihat dalam konteks bencana dan kondisi perusahaan pers di daerah.
Menanggapi kritik tersebut, Nasir menegaskan bahwa mempertanyakan anggaran iklan tanpa mempertimbangkan situasi nyata yang dihadapi media lokal menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap realitas lapangan.
“Kalau yang dipersoalkan hanya angka tanpa melihat kondisi perusahaan pers yang sedang berjuang bertahan, itu berarti pemerintah pusat kurang peka terhadap nasib media lokal yang menjadi garda terdepan informasi masyarakat saat bencana,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberlangsungan media lokal sangat penting dalam menjaga arus informasi publik tetap berjalan, terutama dalam masa pemulihan pascabencana.
“Pertanyaannya bukan sekadar mengapa ada anggaran iklan, tetapi apakah negara hadir dan peduli terhadap keberlangsungan perusahaan pers yang selama ini menjadi jembatan informasi masyarakat di masa krisis,” tutup Nasir.(**)
Editor: Dahlan
