Bireuen – Jembatan darurat penghubung ruas Salah Sirong–Bivak yang dibangun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dilaporkan ambruk ke dalam aliran Krueng Peusangan pada Rabu (18/2/2026). Ironisnya, jembatan darurat tersebut baru saja selesai dibangun dua hari sebelumnya, tepatnya pada Senin (16/2/2026).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, ambruknya jembatan terjadi setelah debit air sungai meningkat drastis akibat hujan deras yang mengguyur kawasan hulu dalam beberapa hari terakhir. Arus sungai yang deras diduga mengikis struktur penyangga hingga menyebabkan badan jembatan tidak mampu bertahan dan akhirnya runtuh.
Pembangunan jembatan darurat tersebut sebelumnya dilakukan sebagai solusi cepat untuk memulihkan akses transportasi masyarakat yang sempat terganggu akibat kerusakan infrastruktur di kawasan tersebut. Jalur Salah Sirong–Bivak diketahui menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas warga dan distribusi logistik di wilayah pedalaman Aceh.
Namun, runtuhnya jembatan dalam waktu sangat singkat menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah perencanaan teknis pembangunan jembatan darurat tersebut telah memperhitungkan faktor risiko hidrologi, termasuk potensi kenaikan debit air saat musim hujan.
Secara teknis, pembangunan jembatan darurat memang ditujukan sebagai solusi sementara dengan waktu pengerjaan yang cepat. Meski demikian, konstruksi darurat tetap dituntut memiliki ketahanan minimal terhadap kondisi alam setempat, terutama jika dibangun di atas sungai dengan karakter arus yang fluktuatif.
Sejumlah warga menyebutkan bahwa peningkatan debit air di Krueng Peusangan bukanlah fenomena baru, terutama saat curah hujan tinggi di daerah hulu. Karena itu, muncul kritik terkait kekuatan pondasi dan metode pemasangan struktur jembatan yang dinilai belum cukup mengantisipasi kondisi ekstrem.
Selain menghambat kembali akses transportasi masyarakat, ambruknya jembatan darurat tersebut juga berpotensi menambah beban anggaran negara jika harus dilakukan pembangunan ulang dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait evaluasi teknis konstruksi maupun langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah pusat. Publik juga mendorong adanya transparansi mengenai proses perencanaan, standar konstruksi darurat, serta pengawasan pelaksanaan proyek.
Perhatian terhadap kejadian ini turut diarahkan kepada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia agar dapat melakukan monitoring terhadap percepatan penanganan infrastruktur serta memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga meskipun dalam kondisi darurat.
Masyarakat berharap pembangunan ulang nantinya tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga ketahanan struktur agar akses vital tersebut dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.(**)
Editor: Dahlan
