Banda Aceh – Polda Aceh bersama Polres jajaran tengah menangani empat laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari jumlah tersebut, tiga laporan telah memasuki tahap penyidikan, sementara satu laporan lainnya masih dalam tahap penyelidikan.
Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh bersama Satreskrim Polres Aceh Barat, dengan melibatkan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh.
Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol. Andre Librian melalui Wadirreskrimum AKBP Andi Rahmansyah mengatakan, tiga laporan ditangani langsung oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat.
“Total ada empat laporan TPPO yang saat ini kami tangani. Tiga laporan ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat,” kata Andi dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, penanganan kasus perdagangan orang menjadi salah satu perhatian dan prioritas kepolisian. Hal tersebut sejalan dengan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui Quick Wins 8, yang antara lain menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap TPPO dan kejahatan terkait pekerja migran Indonesia (PMI).
Berdasarkan hasil penanganan sementara, empat laporan tersebut mencatat delapan orang korban dan delapan orang terduga pelaku. Para korban diduga direkrut dengan berbagai modus, mulai dari tawaran pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, karyawan restoran, anak buah kapal (ABK), hingga pekerja seks komersial (PSK).
Menurut Andi, para terduga pelaku memiliki peran berbeda dalam jaringan perekrutan tersebut, di antaranya sebagai perekrut, penampung, pemodal, pengirim korban, hingga penyedia tempat.
Mereka diduga menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi untuk menarik minat calon korban. Namun, tawaran tersebut tidak selalu disertai kejelasan mengenai pekerjaan maupun prosedur penempatan tenaga kerja.
“Dalam penanganan perkara ini, kami juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji. Kami akan terus mengembangkan kasus ini dan mengejar para pelaku yang terlibat hingga seluruhnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Andi didampingi Kasubdit IV Renakta Kompol May Diana Sitepu.
Lebih lanjut, kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar atau keuntungan menggiurkan, terutama apabila informasi mengenai perusahaan, jenis pekerjaan, dan legalitas penempatan tidak jelas.
Masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri juga diminta menggunakan jalur resmi serta memastikan seluruh persyaratan dan dokumen ketenagakerjaan terpenuhi.
Polda Aceh turut mengajak masyarakat berperan aktif mencegah praktik perdagangan orang dengan melaporkan kepada kepolisian terdekat apabila mengetahui adanya perekrutan tenaga kerja ilegal atau dugaan TPPO.
Laporan juga dapat disampaikan melalui layanan Call Center Polri 110.
Kepolisian menegaskan, pengembangan terhadap empat laporan tersebut akan terus dilakukan guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor: Dahlan










