KOTA JANTHO – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar H M Ali S.Sos MSi memimpin Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di Aula Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Jumat (7/3/2025).
Desk Pembahasan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 telah berlangsung selama 3 hari. Pada kesempatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan Dinas Syariat Islam menyampaikan rencana perubahan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas serta kebijakan strategis pemerintah.
“Hari ini kita meminta DPMG dan Dinas Syariat Islam untuk menyampaikan Rencana Kerja perubahan Disdukcapil bersama Bappeda, kita memcoba selaraskan dengan kebijakan strategis,” ujar M. Ali.
Asisten II Sekdakab menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan OPD dengan visi pembangunan daerah agar setiap program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin ada program yang hanya sekadar tertulis di atas kertas tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, perubahan Renja ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah saat ini,” tambahnya.
Sementar itu, Kepala DPMG Aceh Besar Carbaini S.Ag menjelaskan bahwa DPMG telah menyampaikan perubahan Renja kepada Bappeda yang lebih realistis, terukur, dan efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan.
“Kita telah menyampaikan rencana kerja perubahan yang lebih realistis, terukur dan efisien sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dan tentunya sesuai dengan arah pembangunan yang ingin dicapai,” ujarnya.
Ia jug mengaku kegiatan berlangsung secara interaktif, masing-masing diberikan kesempatan untuk mempresentasikan usulan perubahan Renja mereka serta mendapatkan masukan dan arahan dari Bappeda.
Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
” Selain itu, DPMG diharapkan untuk terus mendorong realisasi dana desa agar diperuntukkan pada sektor yang telah diamanatkan untuk mendukung pembangunan gampong dan perekonomian nasional,” imbuhnya.
