Banda Aceh — Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus memperkuat program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih ditemukan di sejumlah ruang publik dan persimpangan jalan di ibu kota Provinsi Aceh.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan agar dapat memperoleh pembinaan dan pendampingan yang layak.
Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh Drs, Sukmawati, M.AP mengatakan penanganan PPKS tidak hanya dilakukan melalui penertiban di lapangan, tetapi juga melalui pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial secara berkelanjutan.
“Penanganan terhadap PPKS, termasuk gepeng, dilakukan secara humanis melalui pembinaan, pendataan, serta rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan mandiri,” ujar Sukmawati, pada Kamis 14/5/2026.
Menurutnya, keberadaan gepeng di fasilitas umum dan persimpangan jalan tidak hanya berdampak terhadap ketertiban kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial lainnya apabila tidak ditangani secara serius dan terintegrasi.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Banda Aceh bekerja sama dengan aparat kecamatan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap individu yang masuk kategori PPKS. Setelah dilakukan asesmen, mereka akan diarahkan mengikuti program pembinaan sosial maupun rehabilitasi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga mendorong program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan sosial agar para PPKS memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Sukmawati turut mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan karena dinilai dapat memicu praktik eksploitasi dan memperbesar jumlah gepeng di ruang publik.
“Masyarakat diharapkan menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi atau program sosial pemerintah agar penanganannya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan lingkungan kota yang tertib, aman, dan humanis melalui pendekatan sosial yang mengedepankan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat rentan. (ADV)
Editor: Redaksi
