KOTA JANTHO – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar, Rahmawati, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat PDAM Tirta Mountala, Kecamatan Ingin Jaya, pada Sabtu (8/3/2025).
Dalam sambutannya, Rahmawati menegaskan bahwa penyusunan dan pembahasan LKPJ merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja serta capaian pembangunan selama satu tahun anggaran.
“Pembahasan LKPJ ini sangat penting untuk menilai sejauh mana program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai target serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya.
Kami berharap diskusi dalam Pansus ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Aceh Besar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah. Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini harus menjadi dasar perencanaan program ke depan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami di eksekutif sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Harapannya, rekomendasi dari DPRK melalui Pansus ini dapat memperbaiki berbagai aspek pembangunan yang masih memiliki kendala. Sebab, tujuan akhir dari semua kebijakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” tegasnya.
Selain itu, Rahmawati menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar menjalankan program. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang telah digunakan benar-benar berdampak bagi masyarakat, baik dalam peningkatan layanan publik, kesejahteraan, maupun kemajuan daerah secara keseluruhan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRK Aceh Besar, Rahmat Aulia, S.Pd.I., menegaskan bahwa DPRK memiliki peran dalam mengevaluasi kinerja eksekutif, memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengawasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.
“Kami akan menelaah secara mendalam isi LKPJ yang disampaikan eksekutif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” ujarnya.
Dalam rapat ini, berbagai aspek pembangunan daerah menjadi sorotan utama, termasuk realisasi anggaran, pencapaian program strategis, serta tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian juga menjadi bagian penting dalam diskusi.
Dengan adanya rapat Pansus ini, diharapkan muncul rekomendasi yang dapat menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif terus terjaga. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, kami optimis Aceh Besar akan semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkas Rahmat Aulia.
Rapat tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli dari Unsyiah, Sekwan DPRK Aceh Besar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aceh Besar dan para anggota Pansus DPRK Aceh Besar.
