Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menggelar Forum Suara Warga. Kali ini, kegiatan digelar di aula pendopo wali kota, Minggu, 10 Mei 2026.
Acara dimulai dengan penyampaian policy brief dari sejumlah perwakilan elemen masyarakat. Mereka menyuarakan isu pendidikan, kesehatan-kebersihan, pemberdayaan ekonomi dan perempuan, dan kebencanaan.
Menyahuti suara warganya, Wali Kota Illiza mengatakan pembahasan policy brief melalui Forum Suara Warga merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kota Banda Aceh.
“Kami memandang policy brief ini bukan sekadar masukan, tetapi sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai,” sebut Illiza yang didampingi oleh Sekdako Jalaluddin, para asisten, dan sejumlah kepala dinas terkait.
Ia pun sangat menghargai partisipasi masyarakat, karena meyakini sepenuhnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. “Masukan-masukan ini menjadi bahan refleksi bagi kami untuk memastikan layanan publik benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan inklusif,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Illiza menegaskan isu terkait pungutan liar, perundungan, serta persepsi terhadap sistem zonasi menjadi perhatian serius pemerintah kota, “Karena hal ini menyangkut rasa keadilan dan kenyamanan belajar bagi peserta didik.”keadilan dan kenyamanan belajar bagi peserta didik.”
Dalam penanganan pungutan liar, ia telah menerbitkan surat edaran wali kota tentang larangan pungutan pada satuan pendidikan, “Yang tidak hanya menegaskan larangan, tetapi juga diperkuat dengan sosialisasi kepada sekolah serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara langsung dan ditindaklanjuti secara cepat.”
Di sisi lain, pihaknya terus melakukan evaluasi implementasi sistem zonasi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dapat berjalan dengan lebih adil, serta memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pembelajaran.
Di sektor kesehatan, Illiza mencatat beberapa isu terkait belum meratanya kualitas layanan, transparansi informasi, serta pemahaman masyarakat terhadap sistem BPJS Kesehatan.
Pemko Banda Aceh terus melakukan peningkatan fasilitas layanan kesehatan, serta mendorong edukasi kepada masyarakat terkait akses layanan, ” “Termasuk alur pelayanan BPJS agar lebih mudah dipahami para pasien,” ujar Illiza.
Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa aspek empati dan sikap pelayanan juga menjadi bagian penting yang terus pihaknya dorong melalui pembinaan tenaga kesehatan.
“Karena itu, selain peningkatan fasilitas, kami terus mendorong pembinaan tenaga kesehatan agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” sebut Illiza.
Ia juga menyebut upaya peningkatan kualitas kesehatan di Banda Aceh mulai menunjukkan hasil, di mana akses layanan kesehatan semakin meningkat dan sistem layanan mulai lebih terstandarisasi. “Namun demikian, ke depan kami akan memperkuat transparansi informasi layanan, termasuk ketersediaan ruang rawat, serta memastikan validasi data penerima BPJS lebih akurat dan tepat sasaran.”
Dalam sektor ekonomi, Illiza mengatakan Pemko Banda Aceh telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, “Salah satunya melalui realisasi investasi yang telah mencapai Rp167,7 miliar dari 1.197 proyek kegiatan ekonomi.”
“Selain itu, kami juga terus memperkuat program pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, serta intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan terbukanya peluang usaha baru. “Namun begitu, kami menyadari bahwa akses terhadap permodalan, perlindungan terhadap praktik rentenir maupun pinjaman online, serta keterhubungan antara pelatihan dan kebutuhan pasar masih perlu diperkuat ke depan.”
Dalam upaya mengurangi risiko banjir dan memperkuat ketahanan kota terhadap bencana, Pemko Banda Aceh terus melakukan penguatan sistem drainase perkotaan. “Pada 2025, telah dilakukan pemeliharaan drainase sepanjang 90,6 km, dan pada tahun 2026 ditargetkan pemeliharaan sepanjang 58,3 km, disertai pembangunan saluran baru di beberapa titik,” ujarnya.
“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi titik genangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” ujarnya lagi.
Dampaknya mulai terlihat dengan berkurangnya risiko banjir di beberapa kawasan. Dan ia turut menekankan bahwa pengelolaan drainase perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan.
Di sektor lingkungan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
Pemerintah kota juga terus mengembangkan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan menuju zero waste city, serta meningkatkan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari kualitas lingkungan hidup.
Dampaknya, kondisi lingkungan kota semakin bersih dan nyaman, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan juga semakin meningkat. “Namun, perubahan perilaku masyarakat tetap menjadi tantangan yang perlu terus didorong melalui edukasi dan kolaborasi,” sebut Illiza.
Sebagai penutup, Illiza mengungkapkan keyakinannya bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. “Oleh karena itu, Pemko Banda Aceh akan terus memperkuat pendekatan inklusi, baik dari sisi gender, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.”
Pihaknya juga komit untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan masyarakat sipil, karena ia meyakini bahwa pembangunan kota adalah tanggung jawab bersama. “Kami tidak melihat ini sebagai kritik semata, tetapi sebagai energi bersama untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Banda Aceh benar-benar hadir dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Puluhan warga kota yang hadir dari berbagai kalangan, mulai dari kaum perempuan, anak muda, hingga disabilitas, bisa dengan leluasa mengutarakan uneg-unegnya kepada pemerintah dan pemimpinnya.
Editor: Redaksi
