Banda Aceh – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh mengikuti kegiatan pendampingan dan penguatan PPID Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Kamis (20/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Balai Keurukon tersebut diikuti unsur PPID Utama Kota Banda Aceh dan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku PPID Pelaksana.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan tata kelola PPID sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga mengikuti diskusi, tanya jawab, serta pendampingan dan konsultasi terkait pengelolaan PPID.
Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik (PLIP) Diskominsa Aceh, Safrizal, yang mewakili Kepala Diskominsa Aceh, menyampaikan bahwa Kota Banda Aceh selama ini menjadi salah satu daerah yang memperoleh nilai terbaik dalam penilaian keterbukaan informasi publik melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Aceh (KIA).
Menurut Safrizal, pendampingan yang dilakukan Diskominsa Aceh bukan dalam konteks mengajari, melainkan sebagai ruang untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut sejalan dengan tugas pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota.
“Dalam konteks pendampingan ini bukan mengajari, tapi lebih kepada sharing pengalaman karena salah satu tugas pemerintah provinsi adalah pembinaan dan pengawasan sehingga membuat seluruh kabupaten/kota menjadi lebih baik atau informatif. Tentu ini menjadi PR bagi pemerintah provinsi,” ujar Safrizal.
Ia turut mengapresiasi capaian Kota Banda Aceh yang berhasil meraih nilai terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya merupakan hasil kerja Diskominfotik selaku PPID Utama Kota Banda Aceh, tetapi juga kontribusi seluruh OPD dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Dalam kegiatan tersebut, Safrizal menyampaikan materi mengenai penguatan kelembagaan dan tata kelola PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, materi tentang optimalisasi pelayanan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi informasi pada PPID kabupaten/ kota disampaikan Rahmad, ST. (Zie)
Editor: Dahlan
