Home / Nasional

Sabtu, 14 Februari 2026 - 16:00 WIB

THR ASN, TNI-Polri Cair Awal Ramadan 2026, Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun

Redaksi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026 akan mulai dicairkan pada awal Ramadan dengan total anggaran sekitar Rp55 triliun.(13/2/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026 akan mulai dicairkan pada awal Ramadan dengan total anggaran sekitar Rp55 triliun.(13/2/2026).

Jakarta – Kabar menggembirakan datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 akan mulai dicairkan pada awal bulan Ramadan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kepada awak media di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk pembayaran THR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Meski tanggal pasti pencairan belum diumumkan, pemerintah menargetkan dana tersebut sudah bisa disalurkan pada awal-awal bulan puasa.

Baca Juga :  Kakanwil Ditjenpas Maluku Utara Ikuti FGD Nasional Bahas Transformasi Sistem Pemasyarakatan

“Ada pasti nanti, tapi saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya.

Anggaran Rp55 Triliun Disiapkan

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp55 triliun guna membayarkan THR bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri. Nilai tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri yang identik dengan meningkatnya kebutuhan belanja rumah tangga.

Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam postur APBN 2026, sehingga secara administratif dan fiskal dinyatakan siap untuk direalisasikan. Pemerintah juga memastikan mekanisme pencairan akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Lantik Tiga Pejabat Madya, Mendagri Tito Tekankan Kecepatan dan Kompetensi Kerja

Dorong Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Pencairan THR di awal Ramadan dinilai strategis. Selain membantu pegawai negara memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat pada kuartal pertama 2026.

Momentum Ramadan dan Lebaran selama ini terbukti menjadi penggerak konsumsi domestik. Dengan cairnya THR lebih awal, perputaran uang di sektor ritel, UMKM, transportasi, hingga pariwisata diprediksi akan meningkat.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Belanja pemerintah, termasuk pembayaran THR, merupakan salah satu instrumen penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

Baca Juga :  Gubernur Aceh Sampaikan Selamat kepada Mendagri atas Anugerah Adat dari Wali Nanggroe

Tunggu Penetapan Resmi

Meski demikian, tanggal pasti pencairan THR masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Biasanya, jadwal pencairan akan diumumkan melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis penyaluran.

ASN, TNI, dan Polri pun diimbau untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi.

Dengan kepastian anggaran dan komitmen pencairan di awal Ramadan, jutaan aparatur negara kini bisa menyambut bulan suci dengan lebih tenang dan optimistis.(**)

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Nasional

Perkuat Industri dan Sosial, Wagub Aceh dan Dirut SIG Bahas SIA Laweung dan Pelabuhan Strategis

Hukum

Hati hati modus Baru Chat Asusila berujung Pemerasan, Sasar pengguna sosial media

Nasional

Satgas Yonif 112/DJ Laksanakan Anjangsana Kedalam Honai Warga Papua

Nasional

Satgas Yonif 112/DJ Laksanakan Pengobatan Gratis dan Anjangsana kepada masyarakat Distrik Ilu

Hukum

Satreskrim Polresta Banda Aceh Amankan Tujuh Kubik Kayu Ilegal

Nasional

Kakorlantas Paparkan ke Kapolri Strategi Mengawal Arus Mudik Lebaran 2025

Berita

Bertemu Penasehat DWP, Marlina Muzakir minta Penguatan Dukungan terhadap UMKM dan Produk Kreatif Aceh

Nasional

Audiensi ke BKN, Mualem Suarakan Nasib Tenaga Non-ASN dan Mutasi Keluarga ASN