Banten – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang digelar di Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).
Kehadiran Kadiskominsa Aceh dalam forum nasional insan pers tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung peran strategis pers sebagai pilar demokrasi, penyampai informasi publik, sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
Acara puncak HPN 2026 dihadiri oleh jajaran menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, kepala daerah dari seluruh Indonesia, tokoh pers nasional, serta ratusan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan digital. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi nasional sekaligus ruang diskusi mengenai masa depan pers di tengah tantangan era digital dan disrupsi teknologi informasi.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Edi Yandra tampak akrab dan berbincang santai dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Keakraban itu mencerminkan sinergi yang terjalin baik antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan transformasi digital, keterbukaan informasi publik, serta pengembangan ekosistem media yang sehat dan profesional.
Menurut Edi Yandra, peringatan HPN tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat peran pers yang independen, beretika, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus mendorong kemitraan konstruktif dengan insan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
“Pers memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem sangat menghargai kontribusi pers dalam menjaga iklim demokrasi dan mendorong partisipasi publik,” ujar Edi Yandra di sela-sela kegiatan.
Puncak HPN 2026 juga diisi dengan berbagai agenda strategis, seperti dialog nasional pers, pameran media, penghargaan insan pers, serta pembahasan isu-isu aktual seputar kebebasan pers, literasi digital, dan adaptasi media terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Melalui kehadiran ini, Pemerintah Aceh berharap hubungan kemitraan antara pemerintah, pers, dan masyarakat semakin kuat, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat mendukung pembangunan Aceh yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.(**)
Editor: Redaksi
