Idi Rayeuk – Ratusan warga korban banjir di Kabupaten Aceh Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Idi Rayeuk, Kamis (2/4/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang hingga kini belum menerima bantuan pascabencana yang mereka harapkan.
Dengan membawa berbagai tuntutan, massa menyuarakan keresahan terkait lambatnya penyaluran bantuan. Mereka menilai adanya ketidaksesuaian data yang menyebabkan banyak korban belum tersentuh bantuan, meskipun sudah lama terdampak banjir.
Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menunjukkan respons cepat dan terbuka. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, bahkan turun langsung ke tengah massa. Ia tidak hanya menemui perwakilan demonstran, tetapi berdialog secara terbuka dengan warga dan menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Al-Farlaky menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat menghargai aspirasi masyarakat. Ia menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati.
“Kita menerima setiap kritikan dan penyampaian pendapat di muka umum. Kita menjunjung tinggi nilai demokrasi,” ujar Al-Farlaky di hadapan warga.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya keras memperjuangkan data korban banjir ke pemerintah pusat agar seluruh masyarakat terdampak bisa mendapatkan hak mereka.
Menurutnya, sekitar 25 ribu data korban banjir sedang diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari jaminan hidup (jadup), stimulan ekonomi, hingga dana tunggu hunian (DTH).
Namun demikian, proses penyaluran bantuan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Bupati menjelaskan bahwa ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui, termasuk proses verifikasi dan validasi data.
“Perlu diketahui masyarakat bahwa ada proses panjang dalam penyaluran bantuan ini. Saat ini, bantuan tahap pertama dari Kementerian Sosial melalui Kantor Pos telah disalurkan kepada 7.600 kepala keluarga, dan tahap berikutnya masih dalam proses,” jelasnya.
Lebih lanjut, Al-Farlaky mengungkapkan bahwa jumlah korban yang diperjuangkan bahkan lebih besar dari perkiraan awal. Selain 25 ribu data yang telah diajukan, pemerintah daerah juga tengah menambahkan sekitar 16 ribu data korban baru.
Tambahan data tersebut berasal dari warga yang rumahnya terdampak parah, termasuk tertutup sedimen lumpur akibat banjir.
“Jadi totalnya ada sekitar 41 ribu data korban banjir yang akan kita perjuangkan ke pusat agar semuanya mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Aksi tersebut berlangsung dengan tertib, meskipun diwarnai dengan berbagai tuntutan dari warga. Kehadiran langsung Bupati di tengah massa dinilai mampu meredakan ketegangan, sekaligus memberikan harapan baru bagi masyarakat yang terdampak.
Warga berharap pemerintah dapat segera menuntaskan persoalan data dan mempercepat pencairan bantuan, sehingga mereka dapat segera bangkit dari dampak bencana yang telah melanda.(**)
Editor: Redaksi
