Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Tgk H Malik Mahmud Alhaytar, menyoroti pembangunan di Tanah Rencong yang belum menunjukkan kemajuan signifikan pascadua dekade penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2025.
Bahkan, dalam banyak sektor, Aceh dinilai mengalami kemunduran.
Hal itu disampaikan Malik Mahmud saat memberi sambutan pada peringatan 20 tahun damai Aceh, di Balee Meuseuraya Aceh (BMA) Kota Banda Aceh, Jumat (15/8/2025).
“Sebenarnya sebagaimana kita wajib bersyukur atas nikmat damai, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi Aceh di saat ini,” kata Malik Mahmud.
“Setelah dua dekade damai, pembangunan Aceh belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan dalam banyak aspek, kita justru menghadapi kemuduran,” lanjutnya.
Menurut Wali Nanggroe, selama ini Aceh masih terlalu ketergantungan pada belanja APBA, rendahnya investasi sektor riil, serta belum tumbuhnya industri besar dan infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, tingkat pengangguran juga masih tinggi, disertai ketimpangan kesejahteraan antarwilayah.
“Sebagai Wali Nanggroe Aceh saya menyampaikan ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan amanah rakyat yang telah menaruh harapan besar kepada proses perdamaian ini,” tegasnya.
Malik Mahmud juga menyoroti lambannya implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ia menilai masih banyak butir penting belum dijalankan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pembentukan lembaga-lembaga khusus, pengakuan simbol-simbol lokal, serta penyelesaian masalah korban konflik.
Di sisi lain, Malik Mahmud juga mendorong semua pihak harus jujur terkait nasib rakyat Aceh yang belum membaik pascakesepakatan damai 20 tahun silam.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak menjadikan momentum 20 tahun damai sebagai titik balik.
Di mana, semua pihak tidak boleh hanya terjebak dalam nostalgia dan seremoni.
“Kita harus bangkit dengan keberanian baru untuk membenahi Aceh dengan semangat damai, keadilan, dan kemajuan yang sesungguhnya. Pemerintah Aceh ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, harus lebih transparan, lebih pro rakyat, dan lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi yang nyata,” ungkapnya.
Ia juga mendorong para pemimpin di Aceh harus bekerja keras dengan etos pelayanan serta kepentingan rakyat Aceh di semua perangkat, bukan karena ego politik dan kelompok.
Tidak kalah penting, lanjut Wali Naggroe, rakyat Aceh harus kembali bersatu dalam kesadaran politik bahwa damai bukan hanya warisan masa lalu, tetapi tanggung jawab generasi hari ini dan esok.
“Saya menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah anugerah yang mahal, tetapi rapuh kalau tidak ditangani dengan baik. Ia hanya akan bertahan jika terus kita rawat, kita isi, dan kita memberi makna yang dalam,” jelasnya.
“Maka pada kesempatan ini, saya mengajak semua pihak pemerintah, masyarakat sipil, pemuda, ulama, kaum perempuan, akademis mari kita kuatkan kembali semangat kolektif untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang benar-benar berdaulat dalam damai, hadir dalam pembangunan, dan bermertabat di harapan dunia,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
