Banda Aceh – Sejumlah dosen Universitas Syiah Kuala (USK) dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik menyampaikan keberatan keras terhadap penundaan pergantian anggota Majelis Wali Amanat (MWA) yang seharusnya telah dilakukan sejak dilantik sebagai pejabat pada institusi lain.
Keberatan ini didasarkan pada pelantikan Prof. Dr. dr. Syahrul, Sp.S sebagai Direktur Sumber Daya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta pada tanggal 31 Juli 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Prof. Syahrul tidak lagi dapat menjabat sebagai anggota MWA USK, sehingga perlu dilakukan pergantian keanggotaan MWA sesuai mekanisme yang berlaku.
Bertentangan dengan Regulasi yang Berlaku
Secara hukum, kedudukan Prof. Syahrul sebagai anggota MWA sudah otomatis berakhir. Hal ini ditegaskan dalam:
1. PP Nomor 38 Tahun 2022 tentang Universitas Syiah Kuala, Pasal 30 ayat (6) yang menyebutkan bahwa “Keanggotaan MWA berakhir apabila diangkat dalam jabatan pimpinan USK atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.”
2. Peraturan MWA USK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1, yang menegaskan bahwa “bagi wakil dari dosen merupakan dosen dengan jabatan fungsional aktif di USK.”
Dengan demikian, sejak tanggal 31 Juli 2024 keanggotaan Prof. Syahrul secara hukum telah berakhir. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta arahan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) melalui Inspektur Jenderal, posisi tersebut semestinya segera digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya.
Indikasi Kepentingan di Balik Penundaan
Namun, hingga saat ini pergantian yang dimaksud tersebut masih ditunda oleh Ketua MWA USK tanpa dasar hukum yang jelas. Penundaan ini diduga terindikasi sarat dengan kepentingan tertentu, khususnya terkait agenda pergantian kepemimpinan di lingkungan USK.
Dosen-dosen menilai bahwa penundaan ini merupakan upaya untuk mempertahankan suara yang tidak sah dalam komposisi MWA. Hal ini berbahaya karena apabila anggota yang tidak sah tersebut tetap dilibatkan hingga pemilihan Rektor USK mendatang, maka hasil pemilihan Rektor berpotensi cacat hukum, tidak sah, dan rawan gugatan.
Kekhawatiran Sivitas Akademika
Sejumlah dosen menyatakan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi menyangkut legitimasi kepemimpinan universitas.
“Ini menyangkut masa depan USK. Jika pemilihan Rektor dilakukan dengan melibatkan anggota MWA yang sudah tidak sah, maka siapa pun yang terpilih akan menghadapi persoalan legitimasi dan berpotensi digugat,” ungkap seorang dosen Fakultas Teknik.
“Kami mendesak agar pergantian dilakukan segera sesuai ketentuan yang berlaku. Menunda pergantian hanya akan memperdalam krisis tata kelola dan merusak marwah USK sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum,” tambah seorang dosen Fakultas Ekonomi.
Desakan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek)
Para dosen berharap Mendiktisaintek segera turun tangan menertibkan permasalahan ini. Mereka meminta agar kementerian menegakkan aturan yang berlaku, memastikan pergantian anggota MWA berjalan sesuai mekanisme hukum, serta mengawasi proses pemilihan Rektor USK agar bebas dari potensi manipulasi maupun cacat hukum.
“Kita ingin Universitas Syiah Kuala tetap menjadi institusi yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak merusak kepercayaan masyarakat terhadap USK sebagai Jantong Hatee Rakyat Aceh,” tegas pernyataan bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Teknik.
Dengan menyampaikan keberatan ini, dosen-dosen USK dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap integritas institusi. Mereka menyerukan agar semua pihak kembali pada aturan hukum yang berlaku, demi menjaga marwah dan masa depan Universitas Syiah Kuala yang gemilang.
Editor: Redaksi
