Aceh – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya ketertarikan pihak swasta untuk membeli lumpur pascabanjir di Aceh memunculkan diskursus baru di ruang publik. Di tengah upaya pemulihan pascabencana, wacana tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya terkandung di balik lumpur yang selama ini dianggap sebagai sisa kehancuran?
Bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir, lumpur bukan sekadar material endapan. Ia adalah simbol trauma dan kehilangan. Rumah-rumah terendam, lahan pertanian rusak, fasilitas umum lumpuh, dan roda kehidupan sempat terhenti. Lumpur menjadi saksi bisu betapa beratnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
Namun, perspektif berbeda muncul ketika lumpur dilihat dari kacamata industri. Dalam dunia pertambangan dan material, lumpur banjir berpotensi mengandung mineral bernilai ekonomi. Secara geologis, Aceh berada di jalur pegunungan Bukit Barisan yang dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk logam-logam berat dan mineral ikutan. Aliran banjir dari kawasan hulu berpeluang membawa endapan mineral seperti pasir besi, tembaga, hingga emas aluvial yang terbawa secara alami dari batuan induk di pegunungan.
Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa potensi tidak dapat disamakan dengan kepastian. Dugaan adanya kandungan emas atau mineral berharga dalam lumpur banjir masih membutuhkan pembuktian ilmiah yang ketat. Kajian geologi, pengambilan sampel, serta uji laboratorium menjadi tahapan mutlak sebelum menarik kesimpulan ekonomi. Tanpa dasar ilmiah, wacana “emas di balik lumpur” berisiko menyesatkan dan memunculkan spekulasi berlebihan di tengah masyarakat.
Lebih jauh, aspek etika dan keadilan sosial menjadi isu yang tidak kalah penting. Jika pada akhirnya lumpur tersebut terbukti memiliki nilai ekonomi, maka pengelolaannya tidak boleh lepas dari prinsip keadilan bagi warga terdampak. Masyarakat yang menanggung kerugian akibat bencana seharusnya menjadi pihak utama yang merasakan manfaat, baik melalui program pemulihan ekonomi, kompensasi, maupun pemberdayaan berbasis komunitas.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa bencana kerap membuka celah bagi eksploitasi sumber daya secara sepihak. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan hadir sebagai pengendali kebijakan, memastikan bahwa setiap rencana pemanfaatan lumpur pascabanjir berjalan transparan, berbasis ilmu pengetahuan, serta berpihak pada kepentingan publik.
Di Aceh, lumpur tidak hanya mengandung kemungkinan mineral, tetapi juga menyimpan luka sosial dan kemanusiaan. Setiap wacana pemanfaatannya semestinya berangkat dari tujuan utama: mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, memulihkan martabat warga terdampak, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang “menambang” keuntungan dari penderitaan orang lain.
Dengan demikian, diskusi tentang nilai ekonomi lumpur pascabanjir perlu ditempatkan secara proporsional. Bukan untuk mengejar sensasi, melainkan sebagai bagian dari upaya ilmiah dan kebijakan yang bertanggung jawab, demi Aceh yang pulih dan berkeadilan.
Editor: Redaksi
