Banda Aceh — Maraknya konten media sosial berdurasi singkat yang mendistorsi sejarah Aceh dan Indonesia memicu keprihatinan akademisi. Narasi sejarah yang dipotong tanpa konteks utuh dinilai tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali pola adu domba peninggalan era kolonial.
Peringatan keras tersebut disampaikan oleh Ilmuwan Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh. Menurutnya, pemahaman sejarah yang dangkal dan berbasis emosi di platform digital seperti TikTok kini tengah mengancam cara berpikir masyarakat.
”Sebagai seorang akademisi yang menyelesaikan studi Doktor (S3) Ilmu Sosial di Universitas Airlangga, saya memilih mengkaji ‘Ulama dan Uleebalang dalam Masyarakat Aceh Kontemporer’ sebagai disertasi. Mengapa saya memilih tema itu? Karena saya meyakini bahwa dua institusi inilah yang selama berabad-abad membentuk denyut kehidupan sosial, politik, budaya, dan keagamaan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Dinamika Sejarah Bukan Narasi Hitam-Putih
Ia menegaskan bahwa realitas hubungan antar-aktor sejarah Aceh di masa lalu sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya menjadi dikotomi pahlawan atau pengkhianat.
”Dari judulnya saja, orang sebenarnya sudah dapat memahami bahwa hubungan Ulama dan Uleebalang tidak sesederhana narasi ‘kawan atau lawan’, apalagi ‘pahlawan atau pengkhianat’. Hubungan keduanya mengalami dinamika sesuai konteks zaman. Ada masa bersinergi, ada masa berseberangan, ada pula masa dipaksa berhadapan oleh politik kolonial,” jelasnya.
”Sejarah tidak boleh dipotong hanya pada satu peristiwa, lalu dijadikan vonis untuk seluruh generasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengajak publik untuk melihat kontribusi sosial dan intelektual dari berbagai elemen masyarakat masa lalu secara obyektif dan proporsional.
”Kita juga perlu jujur mengakui bahwa banyak keluarga Uleebalang pada masanya memperoleh akses pendidikan, pengalaman administrasi pemerintahan, dan jaringan intelektual yang relatif lebih luas. Modal sosial dan intelektual tersebut menjadi salah satu unsur yang ikut melahirkan birokrat, pendidik, pemikir, dan tokoh masyarakat Aceh pada berbagai generasi berikutnya. Itu adalah bagian dari sejarah yang juga layak dicatat, bukan dihapus hanya karena perbedaan pilihan politik pada masa perang kolonial,” terangnya.
Bahaya “Sejarah 60 Detik” di Era Digital
Menjelajahi fenomena belakangan ini, ia menyoroti tren destruktif di platform digital yang dinilai merusak nilai keilmuan dan kehormatan para tokoh bangsa.
”Belakangan ini saya mencermati munculnya sejumlah konten di media sosial, terutama TikTok, yang dengan sangat mudah mempertanyakan bahkan merendahkan para tokoh bangsa dan tokoh Aceh masa lalu. Potongan-potongan sejarah diangkat tanpa konteks, lalu disebarkan seolah-olah itulah keseluruhan kebenaran. Inilah bahaya terbesar di era digital,” tegasnya.
Dampak dari konsumsi sejarah serba instan tersebut, menurutnya, sangat merusak tatanan sosial dan intelektual masyarakat.
”Ketika sejarah dipelajari hanya dari video berdurasi satu menit, maka yang lahir bukanlah ilmu pengetahuan, melainkan prasangka. Yang tumbuh bukan penghormatan terhadap fakta, melainkan budaya saling mencaci. Yang diwariskan bukan kecerdasan berpikir, melainkan politik kebencian,” ungkap akademisi USK tersebut.
Jangan Mewarisi ‘Devide et Impera’
Sebagai pengamat politik, ia mengingatkan agar masyarakat modern tidak terjebak dalam perangkap adu domba yang dahulu digunakan oleh para penjajah untuk memecah belah bangsa.
”Sebagai ilmuwan politik, saya memandang fenomena ini harus diluruskan. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang gemar mengadili leluhurnya dengan emosi, tetapi bangsa yang mampu memahami sejarahnya secara utuh, kritis, dan proporsional. Jangan sampai kita menjadi generasi yang tanpa sadar mewarisi politik adu domba yang dahulu menjadi senjata paling ampuh penjajah,” serunya.
”Dulu Belanda memecah Aceh dengan memisahkan Sultan, Ulama, dan Uleebalang. Hari ini, apakah kita akan mengulanginya dengan saling menghina keturunan, kelompok, atau warisan sejarah kita sendiri? Kalau itu terjadi, berarti kolonialisme memang telah berakhir secara fisik, tetapi cara berpikir kolonial masih hidup di dalam kepala kita,” sentilnya.
Ia menutup pandangannya dengan menyentil fenomena pahlawan dadakan di media sosial yang merasa paling tahu sejarah meski hanya berbekal referensi minim.
”Ironisnya, pada hari-hari ini semakin banyak orang yang dengan pengetahuan sejarah yang sangat terbatas merasa paling berhak menghakimi orang lain. Dengan hanya membaca sepotong referensi, mendengar satu ceramah, atau menonton beberapa video media sosial, mereka merasa telah memiliki otoritas untuk menentukan siapa pahlawan dan siapa pengkhianat. Padahal sejarah adalah disiplin ilmu, bukan arena emosi. Sejarah menuntut sumber, konteks, kritik, dan perbandingan. Ia tidak boleh dibangun di atas prasangka, apalagi kebencian,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
