ACEH SINGKIL — Penyusutan alokasi dana desa memaksa pemerintah kampung di berbagai daerah untuk memutar otak dan menyesuaikan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, kebutuhan dasar masyarakat serta penanganan dampak bencana tetap menjadi perhatian utama yang wajib diperhitungkan.
Isu krusial ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbangkam) Pulo Sarok yang digelar di Gedung Pemuda pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Keuchik Pulo Sarok, Yasmi Darliansyah, mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima kampungnya mengalami penurunan drastis. Pada periode anggaran 2021–2025, Pulo Sarok konsisten menerima sekitar Rp900 juta per tahun.
“Namun pada 2026, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar Rp373 juta,” kata Yasmi.
Penurunan alokasi anggaran yang signifikan ini berdampak langsung pada pembiayaan operasional dan program desa. Mulai dari pembayaran gaji aparatur, penanganan *stunting*, pelayanan kesehatan masyarakat, hingga agenda peringatan hari besar kini harus melalui pertimbangan skala prioritas yang sangat ketat.
Yasmi berharap regulasi pengalokasian dana desa pada tahun 2027 mendatang mengalami perubahan positif agar pemerintah kampung memiliki ruang fiskal yang lebih lega dalam menjalankan program pembangunan.
“Jangan berputus asa. Kita berharap ke depan ada perubahan regulasi, apakah masih ada pemotongan atau justru penambahan anggaran,” tambahnya.
Penjelasan Mekanisme dan Skema Pagu Nasional
Pada kesempatan yang sama, Pendamping Desa Tingkat Kabupaten, Riwanto, menyampaikan paparan mengenai mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2027. Ia menegaskan bahwa seluruh proses wajib merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020.
Riwanto menjelaskan, alokasi dana program wajib mengacu pada regulasi teknis yang berlaku di setiap tahun anggaran. Sebagai contoh, ketentuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa sebesar 15 persen dan ketahanan pangan sebesar 20 persen yang berlaku pada 2024 tidak bisa serta-merta diterapkan secara otomatis untuk tahun-tahun berikutnya tanpa mengevaluasi aturan terbaru.
Lebih lanjut, Riwanto memaparkan gambaran pagu dana desa secara nasional untuk anggaran 2027 dengan total mencapai Rp77 triliun. Rincian pagu tersebut meliputi.
Koperasi Desa: Rp51 triliun
- Alokasi Reguler: Rp24 triliun
- Alokasi Insentif: Rp1 triliun
“Kemungkinan enam tahun ke depan berturut-turut dana desa akan lebih banyak untuk Kopdes Rp51 triliun,” terang Riwanto.
Dalam pemaparannya, dicantumkan pula skema pengalokasian yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, yakni:
- Alokasi Dasar: 65% (mempertimbangkan jumlah penduduk)
- Alokasi Formula: 30% (mempertimbangkan indikator teknis dalam regulasi)
- Alokasi Kinerja: 4% (didasarkan pada capaian kinerja desa)
- Alokasi Afirmasi: 1% (ditujukan bagi desa tertinggal atau terpencil)
Kendati demikian, rincian pagu nasional dan struktur alokasi tersebut masih perlu dicocokkan kembali dengan dokumen resmi sebelum ditetapkan sebagai acuan final dalam perencanaan pembangunan kampung.
Kegiatan Musrenbangkam Pulo Sarok ini turut dihadiri oleh Sekretaris Camat Singkil, pendamping desa, aparatur kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam), perwakilan Danramil, Penggerak HAM desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tokoh masyarakat, serta jajaran undangan lainnya.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif untuk menyerap aspirasi peserta sekaligus membahas usulan strategis pembangunan Kampung Pulo Sarok tahun 2027. Penentuan prioritas belanja yang tepat menjadi kunci agar pemenuhan kebutuhan mendesak warga tetap berjalan optimal di tengah efisiensi anggaran.
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
