IDI — Para keuchik (kepala desa) di Kabupaten Aceh Timur mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk menyediakan lumbung sembako tanggap darurat di setiap kecamatan yang rawan banjir. Langkah ini dinilai krusial sebagai bentuk kesiapsiagaan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026.
Usulan tersebut mencuat menyusul imbauan pemerintah serta prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.
Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, Romi Syahputra, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten perlu mengevaluasi dan belajar dari pengalaman banjir akhir 2025 lalu. Saat itu, banyak desa terisolasi dan memerlukan penanganan darurat selama beberapa hari.
Pengalaman Banjir 2025: Keuchik Terpaksa Berutang di Kedai
Romi mengungkapkan, saat banjir melanda, para keuchik dituntut bergerak cepat mendirikan dapur umum mandiri demi memastikan kebutuhan makan warga terdampak tetap terpenuhi. Namun, proses bantuan dari pemerintah kabupaten sering terhambat akibat akses transportasi terputus serta jaringan komunikasi yang lumpuh.
“Saat akses jalan terputus dan komunikasi terganggu, pasokan sembako dari kabupaten tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan warga secara cepat,” kata Romi pada Jumat (16/10/2026).
Akibatnya, para keuchik terpaksa mengambil bahan pangan di kedai-kedai warga lokal dengan sistem utang yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah selama masa tanggap darurat. Bahkan hingga kini, beberapa keuchik dilaporkan masih menanggung beban utang belanja dapur umum tersebut.
“Kita tidak ingin kejadian serupa terulang. Penanganan bencana tidak seharusnya membebani keuchik dengan utang kepada pedagang hanya karena kebutuhan dasar warga belum tersedia,” tegas Romi .
Guna mengatasi masalah tersebut, Romi mengusulkan agar BPBD dan Dinsos membangun sistem penyiapan lumbung sembako tanggap darurat yang bertempat di ibu kota setiap kecamatan rawan. Stok tersebut disiapkan untuk menopang kebutuhan operasional dapur umum desa pada beberapa hari pertama pascabencana, sembari menunggu pasokan lanjutan dari kabupaten.
Menurutnya, keberadaan lumbung di tingkat kecamatan akan mempercepat pemenuhan logistik tanpa terkendala terputusnya akses menuju pusat kabupaten.
Romi berharap logistik yang disediakan mencakup bahan pangan pokok yang siap diolah, lengkap dengan sistem pengelolaan stok, pendataan, dan mekanisme distribusi yang terkoordinasi dengan baik. (*)
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
