BANDA ACEH — Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa memandang status sosial maupun latar belakang ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Padang Aceh di Aula STAI Nusantara, Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Menurut Nasir, paralegal memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami hak-hak hukum, sekaligus menjembatani mereka dengan advokat dan lembaga bantuan hukum.
“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar alat untuk melayani kepentingan tertentu,” ujar Nasir Djamil.
Perkuat Akses Bantuan Hukum dan Implementasi UU
Kegiatan diklat yang berlangsung selama tiga hari (16–18 Oktober 2026) ini diikuti oleh 76 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, terdiri dari unsur dosen, kepala sekolah, praktisi hukum, masyarakat sipil, hingga mahasiswa. Diklat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum serta memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Nasir mengapresiasi konsistensi YARA dalam menyelenggarakan pendidikan paralegal sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ia berharap gerakan paralegal dapat semakin berkembang melalui dukungan dari seluruh jajaran YARA di tingkat kabupaten dan kota.
Soroti Reforma Agraria, Hukum Adat, dan Pembangunan Aceh
Dalam kesempatannya, Nasir turut menyoroti beberapa isu krusial di Aceh, antara lain:
Reforma Agraria: Diperlukan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan yang berpotensi memicu sengketa antara masyarakat, petani, dan korporasi.
Mekanisme Adat: Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur adat sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tantangan Pembangunan & Kemiskinan: Perjuangan menegakkan keadilan tidak terpisahkan dari tanggung jawab membangun masa depan Aceh. Tantangan kemiskinan harus dijawab melalui kebijakan yang pro-rakyat, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
Paralegal Sebagai Mitra Strategis
Nasir mengingatkan para peserta agar memanfaatkan pelatihan ini untuk memperkuat kapasitas diri dan mempraktikkan pengetahuan hukum di lapangan. Ia menegaskan bahwa paralegal bukan pengganti advokat, melainkan mitra strategis dalam memberikan edukasi hukum serta pendampingan masyarakat.
“Paralegal harus menjadi penyambung aspirasi masyarakat pencari keadilan. Pengetahuan yang diperoleh jangan berhenti di ruang pelatihan, tetapi harus diwujudkan dalam pengabdian nyata kepada masyarakat,” pesannya.
Komitmen STAI Nusantara dalam Peningkatan SDM
Pada kesempatan yang sama, pimpinan STAI Nusantara Padang Aceh, Tgk. Jamaluddin Thaib, menyampaikan apresiasi atas kerja sama penyelenggaraan diklat bersama YARA. Menurutnya, pendidikan paralegal merupakan langkah positif untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan masyarakat sekaligus memperluas wawasan hukum.
Ia menekankan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan ijazah akademik, melainkan harus memiliki keterampilan tambahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
STAI Nusantara berkomitmen untuk terus mengembangkan pendidikan yang melahirkan generasi berilmu, berintegritas, dan berdaya saing, serta berharap kolaborasi dengan YARA dapat terus berlanjut demi penguatan sumber daya manusia dan kesadaran hukum di Aceh.
Penulis: Hidayat. S
Editor: Dahlan
