JAKARTA — Pemerintah resmi menyetujui penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
Di saat yang sama, pemerintah juga tengah mematangkan skema dan data penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang memenuhi kriteria.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
Kuota Pertalite Dipastikan Bertambah
Airlangga menegaskan bahwa usulan terkait penambahan kuota Pertalite telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap mencukupi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Ia juga menambahkan bahwa dari sisi ketersediaan dana, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung penambahan kuota Pertalite tersebut dipastikan sudah aman dan berada di posisi pemerintah.
Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Subsidi Upah
Selain masalah pasokan BBM, Menko Perekonomian membeberkan perkembangan penyaluran BSU bagi sektor ketenagakerjaan. Pemerintah memastikan program bantuan tunai ini menyasar para pekerja atau buruh dengan tingkat penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Saat ini, kementerian terkait masih terus melakukan pengumpulan, verifikasi, dan pematangan data penerima agar penyalurannya tepat sasaran.
“Pokoknya BSU kan di bawah Rp3,5 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3,5 juta itu akan diberikan BSU. Ya, sekarang datanya masih di Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Airlangga.
Tahap finalisasi dan penggodokan data di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus dimaksimalkan agar proses penyaluran BSU dapat segera dilaksanakan begitu seluruh kriteria dan validasi data rampung.
Penulis: Hidayat. S
Editor: Dahlan
