BANDA ACEH – Fraksi Partai Gerindra berharap APBK harus mengacu pada RPJM dan RKUA-PPAS serta membawa dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Gerindra menekankan agar belanja daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal difokuskan kepada program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap belanja yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Kami meminta agar APBK 2027 dioptimalkan untuk menyentuh kebutuhan riil seluruh lapisan masyarakat, antara lain: Peningkatan kualitas sarana jalan kota dan pemerataan infrastruktur publik. Perbaikan dan normalisasi sistem drainase perkotaan untuk mengatasi banjir genangan. Pengelolaan kebersihan kota, penanganan sampah yang optimal, serta pemeliharaan lingkungan hidup.
Pendistribusian air bersih harus lancar dan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata hingga ke pelosok gampong. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penanganan masalah-masalah sosial.
Alokasi Belanja Daerah harus lebih banyak difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dukungan bagi UMKM Perawatan terhadap objek wisata andalan seperti PLTD Apung harus terus ditingkatkan.
Terhadap objek wisata ini, kami berharap mendapat perhatian serius dari pemerintah kota karena dengan baiknya infrastruktur objek wisata akan meningkatkan PAD.
Seluruh aspek-aspek pelayanan dasar di atas, harus tetap menjadi prioritas utama anggaran demi mewujudkan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, berkualitas, dan merata.
“Fraksi Partai Gerindra mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dan kesesuaian antara rencana belanja dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun dari berbagai aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan,” kata Mehran Gara R
Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota untuk serius mendukung Program Strategis Nasional terhadap KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) Sebagai wujud komitmen garis politik sinergisitas antara Daerah dengan Pemerintah Pusat.
Program Strategis Nasional ini adalah pilar prioritas Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi berbasis kerakyatan.
Hingga saat ini bangunan fisik KDMP belum dibangun merata ke 90 gampong. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah kota untuk mencari solusi kongkret terhadap gampong yang tidak memiliki lahan agar KDMP ini bisa berdiri di seluruh gampong.
Program KDMP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena sebagai pusat distribusi komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan elpiji dapat dibeli dengan harga murah bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Terhadap seluruh rencana anggaran yang diajukan, Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa perencanaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027 harus dilaksanakan secara hati-hati, terukur, transparan, memberikan dampak nyata dalam pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota melakukan perencanaan kas dan pengendalian belanja yang jauh lebih baik, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan benar-benar didukung oleh kemampuan fiskal daerah yang riil.
Estimasi belanja daerah harus disesuaikan secara akurat dengan pendapatan riil yang akan diterima,” ujar Mehran Gara R. [Adv]
Editor: Dahlan
