Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh resmi membentuk Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Seventeen, Senin (9/11/2026).
Pembentukan forum ini menjadi langkah strategis untuk membangun komitmen lintas sektor dalam upaya melindungi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, mengatakan forum ini penting untuk memperjelas peran dan kewenangan setiap pihak.
“Sebagai langkah strategis untuk membangun komitmen lintas sektor yang nantinya menjadi penting untuk memperjelas peran dan kewenangan setiap pihak, memperkuat mekanisme rujukan, meningkatkan kecepatan respon terhadap laporan kasus, serta menghindari terjadinya tumpang tindih pelayanan maupun terputusnya layanan yang dibutuhkan korban,” ujar Tiara.
Ia mengungkapkan, urgensi pembentukan forum ini diperkuat dengan tingginya data kasus yang dicatat dan didampingi UPTD PPA Kota Banda Aceh periode Januari sampai Oktober 2026.
“Terdata sebanyak 165 kasus yang terdiri dari 72 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, 53 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 40 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki,” ungkapnya.
Menurut Tiara, data yang tinggi ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan perlindungan perempuan dan anak memerlukan perhatian khusus, baik dari kualitas aspek layanan, kecepatan penanganan, hingga koordinasi lintas sektor maupun ketepatan pengelolaan data kasus.
Kegiatan pembentukan forum ini dihadiri oleh 35 orang yang terdiri dari OPD terkait, penegak hukum peradilan, instansi vertikal, lembaga terkait, ketua forum dan perwakilan forum anak.
Lebih lanjut, Tiara menjelaskan bahwa dalam Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2025-2030, UPTD PPA Kota Banda Aceh diharapkan dapat menjadi Crisis Center.
“Yang dimaksud Crisis Center adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi, membangun komitmen, membangun pemahaman bahwa di dalam pelaksanaannya memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang jadi korban kekerasan harus terjadi sinergi dan kolaborasi yang aktif agar UPTD PPA ini dapat menjadi wadah bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh,” jelasnya.
Dengan terbentuknya Forum Koordinasi KtP/A ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banda Aceh dapat berjalan lebih cepat, terpadu, dan tidak ada lagi korban yang kehilangan akses layanan. [Adv]
