Home / Politik

Jumat, 13 November 2026 - 15:03 WIB

Usai Rapat Paripurna ke-10, Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Besar Masuki Masa Reses

REDAKSI

DPRK Aceh Besar resmi menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna ke-10 di Kota Jantho pada Senin (9/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Naisabur bersama Muhsin.

DPRK Aceh Besar resmi menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna ke-10 di Kota Jantho pada Senin (9/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Naisabur bersama Muhsin.

ACEH BESAR – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar resmi menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna ke-10 yang digelar di Kota Jantho, Senin (9/11/2026).

Penutupan ini sekaligus menandai dimulainya masa reses bagi pimpinan beserta seluruh anggota dewan.

Baca Juga :  Bendera Alam Peudeung Berkibar di Pusat Kota Banda Aceh

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Naisabur dengan didampingi Wakil Ketua DPRK Muhsin. Dalam keterangannya, Naisabur menyampaikan bahwa masa reses akan berlangsung selama empat hari ke depan.

“Reses berlangsung selama empat hari, mulai 10 hingga 14 November 2026,” ujar Naisabur.

Baca Juga :  Kabut Asap Selimuti Aceh, Golkar Minta Pemerintah Gerak Cepat Mitigasi Dampak Kesehatan Warga

Selama masa reses, seluruh anggota dewan dijadwalkan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing yang tersebar di 23 kecamatan dalam enam dapil di Kabupaten Aceh Besar.

Agenda ini menjadi momentum bagi para legislator untuk bertatap muka dan mendengarkan secara langsung berbagai keluhan, kebutuhan, maupun usulan dari masyarakat.

Baca Juga :  DEM Aceh Desak Harmonisasi RUU Migas dan Revisi UUPA

Seluruh aspirasi yang berhasil dihimpun dari konstituen di tiap wilayah perwakilan nantinya akan dirangkum sebagai bahan masukan strategis bagi DPRK Aceh Besar dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Penulis: Hidayat. S

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Politik

Pengurus DPW dan DPC PPP se-Aceh Periode 2026–2031 Resmi Dilantik

Parlementarial

Daniel Abdul Wahab Dukung Langkah Mualem Surati Presiden, untuk Selesaikan Tanah Blang Padang

Politik

Denny Charter Soroti Normalisasi KKN dan Dugaan “Cuci APBN” Lewat Program MBG

Politik

Dua Dekade MoU Helsinki, Implementasi Kewenangan Aceh Masih Menjadi Tantangan

Politik

PDIP Aceh Tegaskan Helmi N. Hakim Bukan Lagi Kader Sejak 2023

Politik

Lambatnya Pemulihan Pascabencana di Aceh Picu Kekecewaan Warga dan Aktivis

Politik

Lebaran di Depan Mata, Belanja Pemerintah Masih Wacana

Politik

Presiden Prabowo Panggil Menko Polkam dan Jajaran Menteri Bahas Karhutla