Home / Banda Aceh / Pemerintah Aceh

Jumat, 20 November 2026 - 17:25 WIB

Polemik Tanah Blang Padang, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf

REDAKSI

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Efendi. Foto/Dok.Humas

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Efendi. Foto/Dok.Humas

Banda Aceh – Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk mengembalikan status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Langkah ini menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelesaian status lahan bersejarah tersebut.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, atas dukungan pemerintah pusat dalam menyelesaikan polemik Blang Padang.

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026), Mualem mengatakan Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Menko Kumham Imipas terkait pelaksanaan isbat wakaf tersebut.

“Terima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh,” kata Mualem.

Baca Juga :  Gubernur Muzakir Manaf: MTR Ajang Membentuk Karakter Islami Generasi Muda Aceh

Menurutnya, persetujuan Presiden menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian terhadap status lahan yang memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan sosial bagi masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh memilih jalur isbat wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah untuk memastikan pengembalian status tanah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam proses penyelesaian itu, pemerintah juga memastikan kebutuhan pihak lain tetap diperhatikan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI untuk diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda.

“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Gubernur Mualem Tinjau Pengungsian Korban Bencana Hidrometeorologi di Sawang Aceh Utara

Saat ini, Pemerintah Aceh tengah menyiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi dokumen permohonan isbat wakaf yang akan disampaikan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Mualem menegaskan, seluruh tahapan penyelesaian harus ditempuh secara arif dan bijaksana, dengan mengedepankan musyawarah serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum.

“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.

Rencana pengajuan isbat wakaf tersebut merujuk pada surat Menko Kumham Imipas Nomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026, yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

Baca Juga :  Gubernur dan Jajaran Pimpinan Pemerintah Aceh Sampaikan Duka Cita Mendalam atas Wafatnya Ummi Arongan, pimpinan Dayah Tauthiatuth Thullab

Dalam surat itu disebutkan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Untuk mendukung kebutuhan operasional pertahanan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI sebagai kompensasi atas pengalihan fungsi lahan tersebut.

Menko Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh guna memperoleh kepastian hukum secara formal.

Untuk memastikan proses berjalan lancar, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal koordinasi bersama Pemerintah Aceh.

Dengan langkah tersebut, penyelesaian status Blang Padang kini memasuki tahapan hukum. Pemerintah Aceh berharap proses ini dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga fungsi historis dan keagamaan kawasan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Malam Resepsi HUT ke-81 RI, Syech Muharram Serukan Persatuan dan Perdamaian untuk Percepatan Pembangunan

Banda Aceh

Gerakan Pangan Murah Bantu Warga Banda Aceh Hadapi Kenaikan Harga Jelang Idulfitri

Pemerintah Aceh

Ketua TP-PKK Aceh Kunjungi Kebun Cabai di Aceh Tengah

Pemerintah Aceh

Daerah

Tinjau Lokasi Konservasi Gajah di Aceh Tengah, Mualem Komitmen Atasi Konflik Manusia-Satwa Liar 

Pemerintah Aceh

Ketua Staf Ahli TP-PKK Aceh Hadiri Verifikasi Lapangan Lomba Gelari Pelangi

Pemerintah Aceh

Wagub Fadhlullah: TPID harus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga

Nasional

Prabowo Puji Mualem di SPIEF Rusia: Eks Panglima GAM, Kini Bisa Bersatu