LANGSA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa menetapkan empat tersangka korupsi pembangunan jembatan kawasan wisata hutan mangrove Dinas Pemuda dan Pariwisata (Disporapar) tahun anggaran 2019. Para tersangka tidak ditahan lantaran dianggap kooperatif selama proses penyidikan dan penyelidikan berlangsung. “Keempat tersangka yang ditetapkan berinisial BP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TNF Penyedia Jasa, RC selaku konsultan perencana dan S selaku konsultan pengawas,” ujar Kepala Kejari Langsa, Efrianto dalam konferensi pers, Kamis, 19 Juni 2025.
Kajari Efrianto menyebutkan, penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan bernomor Print-771/L.1.13Fd.1/09/2023 tanggal 05 September 2023 dan Print-01.a/L.1.13/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2024. “Bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Langsa pada tahun 2019 telah menganggarkan sebesar Rp 4.066.505.741 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk pembangunan jembatan di wisata hutan mangrove,” ujarnya.
Berdasarkan kontrak, masa pekerjaan pembangunan jembatan berlangsung selama 180 hari terhitung dari 21 Juni 2019 sampai 17 Desember 2019. Sementara CV. Nanggroe Dimiyueb Angen selaku penyedia jasa menyatakan telah selesai melaksanakan pekerjaan dan menyerahterimakan kepada pejabat pembuat komitmen di Disporapar Kota Langsa.
“Namun dari hasil pemeriksaan fisik (volume dan mutu) di lapangan dan pengujian di laboratorium terdapat sejumlah item pekerjaan ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi. Serta hasil audit oleh Inspektorat Aceh, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 561.849.421,” ungkapnya.
Kajari mengatakan, atas dua alat bukti yang ditemukan oleh pihaknya, maka telah mencukupi syarat untuk menetapkan para tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan hutan mangrove Langsa. Penetapan status tersangka tersebut menurutnya bukan semata-mata bentuk tindakan hukum, tetapi langkah nyata kejaksaan dalam mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas
Editor: RedaksiSumber: https://AJNN.net
