BANDA ACEH — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan upaya percepatan pemulihan Aceh pascabencana melalui intervensi terpadu di berbagai sektor strategis. Berdasarkan data harian Posko Wilayah per 16 Oktober 2026, sejumlah indikator utama menunjukkan kemajuan signifikan, mulai dari pemulihan layanan dasar, penyediaan hunian, pembangunan infrastruktur penghubung, hingga fasilitas pendidikan.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat di lapangan.
“Alhamdulillah, berbagai indikator utama pemulihan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Layanan dasar masyarakat telah pulih, pengungsi di tenda sudah nihil, dan berbagai program rehabilitasi maupun rekonstruksi terus berjalan sesuai target. Ini merupakan hasil sinergi seluruh pihak yang bekerja bersama untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujar Safrizal, Senin (19/10/2026).
Layanan Dasar, Energi, dan Telekomunikasi Pulih 100%
Sektor layanan dasar dan utilitas publik di Provinsi Aceh mencatatkan capaian pemulihan yang sangat baik:
Listrik & Energi: Jaringan kelistrikan di seluruh wilayah terdampak pulih 100% dan beroperasi normal. Distribusi energi aktif penuh melalui operasional 156 SPBU, 11 SPBE, dan 131 agen LPG.
Telekomunikasi: Pemulihan jaringan internet melalui perbaikan 3.815 Base Transceiver Station (BTS) terdampak telah selesai 100%, sehingga akses komunikasi warga kembali normal.
Pembersihan Material: Operasi pembersihan lumpur dan material longsor tuntas 100% di 650 lokasi sasaran.
Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, dan Hunian
Satgas PRR bersama kementerian/lembaga serta TNI-Polri terus mempercepat penyediaan sarana kebutuhan dasar masyarakat:
Sumur Bor: Dari target 1.434 unit, sebanyak 920 unit telah selesai dibangun dan 514 unit masih dalam pengerjaan. Rincian pengerjaan:
- TNI AD: 259 selesai dari target 345 unit
- Polri: 260 selesai dari target 260 unit (100%)
- Kementerian PU: 132 selesai dari target 211 unit
- BNPB: 119 selesai dari target 296 unit
- Satgas PRR: 150 selesai dari target 322 unit
MCK Komunal: Pembangunan fasilitas MCK komunal mencapai 54 unit selesai dari target 72 unit.
Hunian Sementara (Huntara): Progres pembangunan mencapai 99% (18.916 unit selesai dari total target 18.949 unit).
Dana Tunggu Hunian (DTH) & Pengungsi: Penyaluran DTH tuntas 100% kepada 18.422 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat. Seiring penyelesaian relokasi dan hunian, jumlah pengungsi di tenda darurat saat ini tercatat nihil (0 KK).
Pemulihan Infrastruktur Jembatan dan Pendidikan
Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang terus digencarkan untuk mendukung mobilitas dan aktivitas belajar masyarakat:
Jembatan:
* Berdasarkan data operasional Kodam Iskandar Muda, pembangunan jembatan perintis dan gantung terus berjalan, termasuk jembatan di Desa Sikundo yang mencapai progres fisik 41%–50%.
* Satgas Jembatan Polri telah merampungkan 21 unit jembatan perintis di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Satu unit jembatan di Desa Samarena, Bener Meriah, masih dalam pengerjaan dengan progres 60%.
Sektor Pendidikan:
* Sebanyak 3.120 sekolah terdampak dipastikan tetap menggelar kegiatan belajar mengajar menggunakan ruang kelas darurat atau fasilitas sekolah asal. Tidak ada lagi siswa yang belajar di tenda terbuka.
* Pemerintah telah mendistribusikan bantuan pendidikan berupa 292.319 paket school kit, 198.294 unit meubelair, serta 1.361.981 eksemplar buku teks dan nonteks.
Normalisasi Lingkungan dan Komitmen Ke Depan
Di sektor pemulihan lingkungan, program normalisasi terus dilakukan secara bertahap:
- Normalisasi Sungai: Dari 31 sungai sasaran, 10 sungai selesai dinormalisasi dan 21 sungai masih berproses.
- Normalisasi Muara: Dari 23 muara sasaran, 2 muara telah ditangani dan 21 muara dalam tahap penyelesaian.
Safrizal menegaskan bahwa Satgas PRR Aceh akan terus mengawal seluruh rangkaian pengerjaan hingga tuntas.
“Fokus kami saat ini adalah menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih berproses, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan setiap intervensi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemulihan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya aktivitas sosial, ekonomi, dan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” pungkasnya.***
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
