Banda Aceh — Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar, Darwan Asrizal, S.E., M.T., mewakili Bupati Aceh Besar menghadiri Rapat Diseminasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang digelar di Ruang Potensi Daerah I, Lantai III, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (16/7/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perekonomian Setda Aceh. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini Zubir, S.Sos., M.Si., dan diikuti oleh para direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) se-Aceh serta kepala bagian perekonomian dari berbagai kabupaten/kota. Pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi dan diskusi strategis terkait tata kelola air minum di daerah.
Darwan Asrizal menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendukung penuh penguatan kelembagaan dan manajemen PDAM demi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. “Kami di Aceh Besar menyadari bahwa air bersih adalah prioritas utama dalam pelayanan publik. Karena itu, setiap kebijakan daerah selalu mempertimbangkan keberlanjutan dan keterjangkauan akses air bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas PDAM, baik dari sisi manajerial, teknis, maupun pelayanan. “PDAM harus terus berinovasi dan membangun sistem yang lebih efisien dan tangguh, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan dan keterbatasan sumber daya air,” tambahnya. Sementara itu, Zaini Zubir menegaskan bahwa PDAM bukan sekadar entitas bisnis, melainkan memiliki misi sosial yang krusial. “PDAM bukan perusahaan biasa. Ia adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat atas air bersih,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan tarif air minum. “Kita tidak bisa gegabah dalam menetapkan tarif. Kenaikan harga air bisa berdampak pada inflasi daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus melalui kajian komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelas Zaini.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan yang dihadapi PDAM, mulai dari perubahan iklim, tekanan urbanisasi, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih. “Di tengah perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang cepat, air bersih menjadi semakin langka dan mahal. Maka dari itu, PDAM tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, turut dibahas berbagai isu strategis, seperti evaluasi kinerja PDAM, distribusi air bersih di wilayah terpencil, serta strategi penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Forum ini juga menjadi ruang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan kendala dan usulan perbaikan guna mewujudkan sistem penyediaan air minum yang adil dan berkelanjutan.
Rapat diseminasi ini diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sektor air minum, serta mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat di seluruh Aceh.
Direktur PDAM Tirta Montala, Ir. Sulaiman, M.Si menyambut baik pelaksanaan rapat diseminasi ini. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi serta menyusun strategi bersama antar-BUMD dalam menjawab tantangan di sektor air minum. “Kita tidak hanya ingin memperluas cakupan layanan, tapi juga menjamin kualitas air dan keberlanjutan sistem. Ini hanya bisa dilakukan jika kita terus berkoordinasi dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Sulaiman.
Ia menambahkan bahwa diseminasi kebijakan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab PDAM di seluruh Aceh. “Kita ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia air bersih, tetapi juga sebagai agen pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam konteks Aceh Besar, lanjut Sulaiman, PDAM Tirta Montala terus berbenah dan melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan cakupan layanan serta menjamin keberlanjutan operasional perusahaan. “Kami berkomitmen menjaga kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Aceh Besar. Tantangannya tentu banyak, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga efisiensi jaringan. Tapi dengan koordinasi dan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis bisa terus memberikan yang terbaik,” ungkapnya.
Sulaiman juga berharap adanya kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada penguatan kelembagaan PDAM, termasuk dari sisi pendanaan, pengembangan SDM, serta infrastruktur penyediaan air minum. “Dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kami akan terus bergerak, memperkuat kapasitas internal, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara profesional,” tutupnya.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi awal, di antaranya pentingnya penguatan regulasi daerah terkait penyediaan air minum, penerapan skema subsidi silang untuk masyarakat kurang mampu, serta perencanaan pengembangan air baku jangka panjang guna mendukung ketahanan air di Provinsi Aceh.
Melalui diseminasi kebijakan ini, diharapkan seluruh PDAM di Aceh dapat saling belajar, berinovasi, dan semakin siap menjadi garda terdepan dalam penyediaan layanan air bersih yang adil dan berkelanjutan.
Editor: Redaksi
