Home / Parlementarial / Pemerintah

Rabu, 5 November 2025 - 15:16 WIB

Aceh Kehilangan Triliun Rupiah, DPRA Desak Bangun Pelabuhan Ekspor CPO Sendiri

REDAKSI

Komisi III DPRA menggelar rapat kerja dengan pimpinan dan perwakilan pabrik serta perkebunan kelapa sawit di kawasan barat-selatan Aceh, Rabu 5/11/2025 (Foto:Dok.Ist)

Komisi III DPRA menggelar rapat kerja dengan pimpinan dan perwakilan pabrik serta perkebunan kelapa sawit di kawasan barat-selatan Aceh, Rabu 5/11/2025 (Foto:Dok.Ist)

Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, mengusulkan agar pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh membangun pelabuhan khusus ekspor minyak sawit mentah (CPO) di wilayah pantai barat Aceh. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat setempat.

“Dengan adanya pelabuhan ekspor CPO, pendapatan asli daerah Aceh dapat dimaksimalkan dan memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Nurchalis di Meulaboh, Rabu 5 November 2025

Baca Juga :  Sekda Nasir Optimis Kader Muda Seudang Mampu Lanjutkan Estafet Perjuangan Partai Aceh

Ia menegaskan bahwa PAD merupakan sumber keuangan vital bagi daerah, sehingga perlu digali secara optimal. Salah satu potensinya, kata dia, berasal dari aktivitas perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan pantai barat dan selatan Aceh.

Selama ini, ekspor CPO dari Aceh dilakukan melalui Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, penerimaan pajak dari aktivitas ekspor tersebut justru masuk ke kas Provinsi Sumatera Utara, bukan ke Aceh.

Baca Juga :  DPRA Laksanakan Prosesi Pengangkatan PPPK, Tekankan Peran Penting dalam Pelayanan Legislatif

“Informasi yang kami peroleh, pajak dari ekspor CPO Aceh yang melalui pelabuhan di Sumatera Utara mencapai nilai triliunan rupiah setiap tahun. Ini tentu kerugian besar bagi Aceh,” tutur Nurchalis.

Menurutnya, solusi terbaik agar pajak ekspor dapat menjadi bagian dari PAD Aceh adalah dengan membangun pelabuhan ekspor CPO di wilayah sendiri.

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi PAD, Komisi III DPRA juga telah menggelar rapat kerja dengan pimpinan dan perwakilan pabrik serta perkebunan kelapa sawit di kawasan barat-selatan Aceh, pada Jumat (31/10) lalu di Meulaboh.

Baca Juga :  Kepala Bappeda Aceh Besar Tutup Training Raya HMI di Bapelkes Jantho

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk pelaporan penggunaan BBM industri oleh perusahaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Sebanyak 89 perusahaan sawit turut diundang dalam kegiatan tersebut.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk pelaporan penggunaan BBM industri oleh perusahaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Sebanyak 89 perusahaan sawit turut diundang dalam kegiatan tersebut. [Adv]

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Parlementarial

Anggota Komisi VI DPRA Apresiasi Launching Rumah Singgah Griya Tuan Tapa

Aceh

Sekda Aceh Sampaikan Nota Keuangan APBA 2026 di Paripurna DPRA

Berita

Penetapan Prolega dan Anggota K.I.A Periode 2025–2029 Disahkan DPRA

Pemerintah

⁩Wali Nanggroe Aceh Terima Kunjungan Silaturrahmi KPIA

Aceh Besar

Komit Kendalikan Inflasi, Pemkab Aceh Besar Terus Pantau Dinamika Harga Pasar

Pemerintah

Kapolda Aceh Terima Audiensi Plt Sekda Aceh: Bahas Sinergi Pemerintah dengan Kepolisian

Parlementarial

Tiga Anggota DPRA dari Partai Aceh resmi Dilantik

Pemerintah

Gaji ASN Pemerintah Aceh Sudah Cair 3 Januari 2025