Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2024-2029 dari Partai Golkar Muhammad Rizky mengapresiasi kinerja Polri. Hal itu sebagaimana tergambar dalam hasil Survei yang menempatkan citra Polri mengalami kenaikan menjadi 73,1 persen, naik 1,6 persen dibandingkan survei pada Desember 2023.
Menurutnya, masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri yang bersifat preventif dan preemtif seperti pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sampai peran Bhabinkamtibmas.
“Di balik tingginya citra tersebut, Polri juga masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Khususnya dalam bidang penegakan hukum yang masih stagnan pada lima tahun terakhir. Karenanya Polri perlu melakukan pemetaan terhadap berbagai kasus yang dihadapi serta sumber daya manusia yang dimiliki. Terlebih tren kejahatan ke depan akan semakin kompleks,” kata M. Rizky dalam keterangannya, Rabu (01/01/2025).
Rizky pun mengajak seluruh jajaran Polri untuk tetap menjaga marwah, harkat, dan martabat organisasi Kepolisian. Dalam segala maknanya, Polisi merupakan sebuah profesi yang terikat kode etik dan harus dijunjung tinggi demi menjaga profesionalitas dan kinerja setiap anggota Polri di lapangan.
“Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata. Lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsiveness, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision,” jelasnya.
Rizky pun mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga kondusifitas masyarakat selama masa penyelenggaraan Pilkada 2024. Melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, Polri mengedepankan Preemtif dan Preventif untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik sosial di tengah masyarakat menjelang dan sesudah Pilkada. Sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan Bangsa tetap terjaga.
“Sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota telah melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak lebih sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres. Karenanya Polri juga harus kembali mempersiapkan diri, menyiapkan berbagai strategi agar kondusifitas, keamanan, dan persatuan bangsa tetap terjaga pasca Pilkada 2024,” tutup Rizky.
