BENER MERIAH — Youth Against Corruption (YAC) menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kabupaten Bener Meriah menyusul belum terealisasinya pembangunan Jembatan Bailey Perumpakan di Kecamatan Mesidah.
YAC menilai persoalan tersebut bukan semata soal terlambatnya pembangunan satu infrastruktur. Namun, belum adanya kepastian pembangunan justru memunculkan pertanyaan tentang bagaimana DPUPKP menyusun prioritas dan memastikan proyek yang menyangkut akses dasar masyarakat benar-benar terealisasi.
Fungsi Vital Jembatan bagi Warga Tiga Kampung
Koordinator Investigasi YAC, Ikhlas Khairi, mengatakan Jembatan Perumpakan memiliki fungsi penting karena menjadi akses warga di tiga kampung, yakni:
- Perumpaken Benjadi
- Hakim Peteri Pintu
- Simpur
“Ini bukan sekadar satu proyek jembatan. Ada masyarakat di tiga kampung yang bergantung pada akses tersebut untuk menuju kebun, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan menjalankan aktivitas ekonomi,” kata Ikhlas, Ahad, 27 September 2026.
Menurut dia, kondisi di lapangan seharusnya menjadi salah satu pertimbangan DPUPKP dalam menentukan prioritas pembangunan.
Sorotan Terhadap Gotong Royong dan Skala Prioritas
Ikhlas juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akses. Warga disebut harus bergotong royong dan bahkan menggalang donasi ketika kebutuhan infrastruktur belum sepenuhnya ditangani pemerintah. Kondisi itu, kata Ikhlas, semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur.
“Ketika masyarakat harus mencari solusi sendiri untuk akses yang digunakan banyak warga, pertanyaannya adalah bagaimana Dinas PUPKP menetapkan skala prioritas pembangunan,” ujarnya.
YAC meminta Dinas itu tidak berhenti pada status perencanaan atau penganggaran. Dinas tersebut diminta menjelaskan secara terbuka posisi proyek Jembatan Bailey Perumpakan, mulai dari:
- Kesiapan teknis
- Pengadaan
- Sumber anggaran
- Kendala yang dihadapi
- Target pelaksanaan pekerjaan
Ikhlas mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya informasi bahwa pembangunan akan dilakukan.
“Kalau memang ada kendala, pemerintah harus menjelaskan kendalanya. Kalau sudah siap dibangun, masyarakat juga perlu tah[u],” ucapnya.
Indikator Keberhasilan dan Dampak Sektor Perkebunan
Ia menilai keberhasilan kinerja Dinas PUPKP Bener Meriah tidak cukup diukur dari jumlah paket proyek yang masuk dalam perencanaan atau anggaran. Ukuran lainnya adalah sejauh mana proyek tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara nyata.
“Pembangunan tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Ukurannya adalah ketika masyarakat sudah bisa menggunakan infrastrukturnya,” ujar Ikhlas.
Menurut YAC, Dinas yang dipimpin Alpahmi itu juga perlu menjelaskan dasar penentuan prioritas pembangunan agar masyarakat mengetahui mengapa sebuah proyek didahulukan sementara kebutuhan akses di wilayah lain belum mendapatkan kepastian.
Apalagi, Jembatan Perumpakan berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di tiga kampung. Warga setempat juga bergantung pada sektor perkebunan, termasuk komoditas kopi. Akses yang tidak memadai dapat mempengaruhi mobilitas warga dan pengangkutan hasil perkebunan.
Desakan untuk Kepala Dinas PUPKP
Karena itu, YAC mendesak Dinas tersebut segera memberikan penjelasan mengenai kelanjutan pembangunan Jembatan Bailey Perumpakan.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kepastian. Alpahmi selaku kepala dinas harus menjelaskan apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, dan kapan persoalan ini diselesaikan,” kata Ikhlas. ***
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
