Home / Dinsos Aceh

Rabu, 8 April 2026 - 22:30 WIB

Dinsos Aceh dan Komisi V DPR Aceh Bahas Program Sosial dan Bencana

REDAKSI

Dinas Sosial Aceh memperkuat sinergi dengan Komisi V DPR Aceh dalam rapat kerja yang digelar di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).

Dinas Sosial Aceh memperkuat sinergi dengan Komisi V DPR Aceh dalam rapat kerja yang digelar di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).

Banda Aceh — Dinas Sosial Aceh memperkuat sinergi dengan Komisi V DPR Aceh dalam rapat kerja yang digelar di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026). Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis guna meningkatkan kualitas layanan sosial kepada masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin, S.H., M.H., dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM., bersama sekretaris serta jajaran. Agenda yang dibahas meliputi penanganan dan mitigasi bencana, program kerja tahun 2026, ketersediaan buffer stock logistik, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga :  Program Pembinaan Terpadu: Dinsos Aceh dan Polda Aceh Lakukan Langkah Nyata

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial Aceh juga menegaskan perlunya peningkatan perhatian terhadap seluruh panti sosial di bawah kewenangannya. Hal ini mencakup penguatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemenuhan kebutuhan operasional secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, menekankan bahwa dukungan yang optimal terhadap panti sosial sangat krusial, mengingat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial kepada masyarakat yang menghadapi berbagai permasalahan.

“Panti sosial merupakan ujung tombak pelayanan kami di lapangan. Karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius, baik dari sisi program maupun dukungan operasional, agar layanan yang diberikan semakin responsif, berkualitas, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Salurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng untuk 9.996 KPM di Kota Banda Aceh

Ia menambahkan, rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dengan legislatif, khususnya dalam menghadapi tantangan kebencanaan dan dinamika sosial yang terus berkembang.

“Rapat kerja ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan DPR Aceh. Kami berkomitmen menghadirkan program-program sosial yang adaptif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Budi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Dinas Sosial Aceh, sekaligus menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif agar program berjalan optimal.

Baca Juga :  Kemensos–Pemerintah Aceh Perkuat Sinergi Penanganan Bencana, Enam Truk Logistik Disiapkan Hingga Akhir Tahun

“Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan setiap program sosial berjalan efektif dan tepat sasaran. Komisi V berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ungkapnya.

Rapat kerja ini juga menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi serta masukan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan. Dengan sinergi yang semakin erat, program-program sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Dinsos Aceh

Sekda Aceh Pimpin Rapat Siaga Bencana Distribusi Logistik Dipercepat

Dinsos Aceh

Kemensos–Pemerintah Aceh Perkuat Sinergi Penanganan Bencana, Enam Truk Logistik Disiapkan Hingga Akhir Tahun

Dinsos Aceh

Digitalisasi Bansos 2026 fokus pada Integrasi Sistem Agar Tepat Sasaran

Dinsos Aceh

Pemerintah Aceh Salurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng untuk 9.996 KPM di Kota Banda Aceh

Dinsos Aceh

Gubernur Aceh Lepas Bantuan Logistik Bencana untuk Sejumlah Kabupaten

Dinsos Aceh

Tindaklanjuti Kunjungan Ketua TP PKK, Tim Dinsos Aceh Terjun Langsung ke Langkahan-Sawang

Dinsos Aceh

Dinsos Aceh Gerak Cepat, Salurkan Bantuan Masa Panik ke 251 Korban Kebakaran Lhokseumawe

Dinsos Aceh

Dinas Sosial Aceh Raih Predikat Baik pada Monev Pelayanan Informasi Publik 2025