Lhokseumawe – Kota Lhokseumawe resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas penerima darat (Onshore Receiving Facility/ORF) untuk pengolahan minyak dan gas dari Blok Andaman, khususnya dari Sumur Tangkulo 1.
Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, menyebut penetapan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran Aceh sebagai bagian dari rantai industri migas nasional.
“Selain membuka peluang investasi, pembangunan ORF juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan infrastruktur di kawasan utara provinsi,” kata Sayuti, Rabu, 16 Juli 2025.
Sayuti meminta agar setidaknya 80 persen tenaga kerja permanen yang akan mengoperasikan fasilitas ini berasal dari Lhokseumawe atau daerah lain di Aceh. Mereka, kata dia, harus dipersiapkan melalui pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri migas.
Pelatihan tersebut, menurut Sayuti, idealnya dibiayai oleh kontraktor pelaksana dengan persetujuan SKK Migas. Ia menekankan bahwa pelibatan masyarakat lokal bukan semata demi aspek ekonomi, tetapi juga sebagai strategi sosial menciptakan rasa memiliki terhadap proyek.
“Contohnya seperti Blok A di Aceh Timur, di mana pemuda lokal dikirim ke Cepu untuk pelatihan sebelum dipekerjakan secara permanen oleh Medco,” kata dia.
Sayuti juga mendorong agar warga sekitar dilibatkan dalam sektor pendukung seperti satuan pengamanan, katering, kebersihan, dan jasa outsourcing lainnya. Proses rekrutmen, tambahnya, harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan DPMPTSP dan Dinas Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, Sayuti menyebut pihaknya tengah merancang program pelatihan keterampilan kerja sektor migas yang akan dibiayai melalui APBK. Program ini bertujuan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal di sektor energi.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan kontraktor lokal dan BUMD, terutama PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), dalam proses Engineering, Procurement, and Construction (EPC) proyek ORF.
“Yang tak kalah penting adalah pengelolaan Participating Interest (PI) secara adil dan proporsional sesuai regulasi Kementerian ESDM, agar daerah mendapat manfaat jangka panjang dari pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.
Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, menyatakan komitmennya untuk memastikan proyek berjalan lancar dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Aceh dan Kota Lhokseumawe dalam semangat kolaborasi ini,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pengelolaan sektor migas harus dijalankan secara bertanggung jawab dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Lhokseumawe juga direncanakan menjadi lokasi shorebase untuk mendukung logistik proyek-proyek migas lepas pantai di wilayah utara. Bila terealisasi, posisi Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi di Aceh akan semakin strategis,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
