Jakarta – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, menyuarakan keprihatinan serius terhadap kondisi infrastruktur jembatan di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak bencana di Sumatera. Hingga kini, jembatan penghubung antardesa dan antarkecamatan dilaporkan masih belum tersentuh perbaikan, sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mualem saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026). Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam forum itu, Mualem secara terbuka menyampaikan kondisi di lapangan yang masih jauh dari kata pulih. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah selama ini lebih banyak tertuju pada jalan nasional dan provinsi, sementara jembatan-jembatan penghubung antarwilayah pedesaan justru luput dari penanganan.
“Sedangkan jembatan-jembatan yang melalui kecamatan, antarkecamatan, hingga antardesa ini masih belum tersentuh, Pak,” ujar Mualem di hadapan peserta rapat.
Akibat belum adanya perbaikan, warga di sejumlah daerah terpaksa mencari cara alternatif untuk beraktivitas. Mualem mengungkapkan, hingga kini masih banyak masyarakat yang menyeberangi sungai menggunakan rakit tradisional, sebuah kondisi yang dinilai berisiko tinggi dan membahayakan keselamatan.
“Masih ada beberapa kabupaten di Aceh, seperti Aceh Timur dan Aceh Utara, yang masyarakatnya terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang sungai,” katanya.
Menurut Mualem, sungai-sungai yang harus diseberangi warga bukanlah sungai kecil. Lebarnya mencapai 100 hingga 150 meter, sehingga keberadaan jembatan menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.
Oleh karena itu, Mualem meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dan kebijakan strategis agar pembangunan jembatan dapat dipercepat. Ia berharap penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada infrastruktur utama, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedesaan.
“Ini sangat penting agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal dan roda perekonomian di daerah terdampak dapat berjalan kembali,” tegasnya.
Pemerintah Aceh berharap melalui koordinasi lintas kementerian tersebut, permasalahan jembatan rusak pascabencana di Aceh dapat segera masuk dalam prioritas nasional dan ditindaklanjuti secara nyata di lapangan.(**)
Editor: Dahlan
