JAKARTA – Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didorong untuk meningkatkan kerja sama operasional di laut, memperkuat pertukaran informasi, serta menyusun sikap bersama dalam menghadapi tantangan keamanan maritim.
Langkah strategis tersebut dinilai krusial untuk membangun rasa saling percaya antarnegara sekaligus memperkokoh posisi tawar ASEAN di kawasan.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Dosen Studi Internasional De La Salle University, Dr. Don McLain Gill, saat menjadi pembicara dalam sesi seminar Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
Mengusung tajuk “Rethinking Maritime Order in a Fragmented World”, forum diskusi tersebut berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Adapun CIFP 2026 merupakan konferensi tahunan FPCI yang secara khusus membahas relevansi politik luar negeri bebas aktif serta peran strategis Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (middle power) di tengah dinamika tatanan global.
Dalam paparannya, Gill mendorong negara-negara anggota ASEAN agar lebih intensif menggelar kegiatan bersama di wilayah perairan.
Menurut dia, frekuensi latihan maupun operasi bersama sangat diperlukan untuk meningkatkan interoperabilitas atau kemampuan teknis antarnegara dalam menjalankan operasi maritim terpadu.
“Perlu lebih banyak kegiatan di laut antara negara-negara ASEAN untuk membangun suasana saling percaya yang lebih baik,” ujar Gill.
Selain kerja sama di lapangan, ia juga mengusulkan pembentukan mekanisme pertukaran informasi yang tetap menghormati kepentingan nasional serta prinsip kedaulatan masing-masing negara.
Gill menyadari bahwa berbagi informasi yang bersifat sensitif bukanlah perkara mudah. Meski demikian, ia meyakini mekanisme tersebut tetap dapat dirancang secara terukur tanpa mencederai kedaulatan negara-negara anggota ASEAN.
Lebih jauh, Gill menekankan pentingnya kesatuan suara di tingkat regional. ASEAN perlu menyepakati narasi serta posisi bersama dalam merespons berbagai perkembangan situasi di wilayah maritim kawasan.
“Hanya dengan begitu, mitra dan pihak eksternal akan memandang ASEAN lebih serius,” tegasnya. Langkah-langkah tersebut diyakini mampu memperkuat posisi ASEAN, baik sebagai sebuah kawasan maupun sebagai lembaga utama di Asia Tenggara.
Antisipasi Teknologi Nirawak dan Pelembagaan Agenda
Senada dengan Gill, Profesor Hukum Internasional Waseda University, Dr. Makoto Seta, menilai peningkatan interoperabilitas antarnegara kawasan merupakan kebutuhan mendesak. Ia juga mengingatkan ASEAN agar segera mengantisipasi perkembangan teknologi berupa penggunaan kendaraan otonom dan nirawak di laut.
“Kelompok kriminal juga mulai menggunakan peralatan semacam itu. Negara-negara maritim, termasuk negara-negara ASEAN, perlu merespons penggunaan teknologi tinggi oleh kelompok kriminal,” kata Seta.
Sementara itu, peneliti Centre for Maritime Security and Diplomacy, Maritime Institute of Malaysia, Haikal Amran, menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan kawasan.
Ia menilai isu keamanan maritim harus dijadikan agenda tetap ASEAN, sehingga tingkat perhatiannya tidak lagi bergantung pada negara mana yang sedang memegang keketuaan bergilir.
“Pelembagaan sangat penting agar ASEAN menerima bahwa isu keamanan maritim merupakan bagian utama dari nilai bersama,” pungkas Haikal.
Penulis: Hidayat. S
Editor: DahlanSumber: https://Metrotv










