Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara konsisten mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang melibatkan seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan stakeholder terkait menjaga stabilitas inflasi daerah dan nasional. Pada kesempatan itu Bupati Aceh Besar Muharram Idris yang diwakili oleh Asisten II Sekdakab Aceh Besar HM Ali S.Sos MSi, turut didampingi unsur Forkopimda, Kela OPD dan Anggota, TPID Aceh Besar mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kota Jantho, Selasa (10/06/2025).
Rakor tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto didampingi Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Ibu Dr. Pudji Ismartini, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono.
Melalui Zoom meeting, Wamendagri meminta seluruh kepala daerah aktif mengawal kondisi inflasi di wilayahnya masing-masing dengan data yang akurat dan langkah yang responsif. Dan salah satu fokus arahannya adalah pentingnya pemanfaatan ruang fiskal daerah secara optimal berdasarkan data yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah.
“Kepala daerah perlu terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing dapat berjalan maksimal. Selain itu, pemerintah pusat juga membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan dan data-data strategis yang relevan, baik dari internal daerah maupun dari mitra,” tegasnya.
Sementara Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Dr. Pudji Ismartini, memaparkan data perkembangan inflasi Mei dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Paparan tersebut menunjukkan bahwa secara historis, bulan Mei cenderung mengalami inflasi, dengan puncaknya terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Mei 2025 justru mencatatkan deflasi sebesar 0,37 persen, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini dianggap signifikan dan menjadi perhatian tersendiri dalam strategi pengendalian harga ke depan.
Deputi menjelaskan bahwa berdasarkan analisis komponen, komponen inti masih mendominasi andil terhadap inflasi pada bulan Mei, kecuali pada tahun 2022 dan 2023 ketika komponen harga bergejolak (volatile food) menyumbang andil inflasi terbesar. Dalam grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa berbagai komponen seperti harga barang yang diatur pemerintah (administered prices), bahan makanan, serta barang-barang kebutuhan pokok lainnya memberikan kontribusi yang bervariasi tiap tahunnya terhadap inflasi atau deflasi.
“Ini menjadi indikator penting bagi kita semua, bahwa pengendalian harga pangan dan distribusi barang harus menjadi fokus kerja pemerintah daerah dan pusat. Ketika komponen harga bergejolak mendominasi, itu berarti sistem distribusi dan pasokan belum stabil,” ujar Deputi Bidang Statistik dalam paparannya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Aceh Besar berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga di daerah. “Rapat ini sangat penting sebagai ruang koordinasi dan evaluasi bersama. Kami di daerah terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah, memperbarui data lapangan, dan mengutamakan langkah konkret agar inflasi tetap terkendali, terutama pada komoditas-komoditas yang sering menjadi penyumbang utama inflasi,” ujar M. Ali.
Ia juga menegaskan bahwa setiap instruksi dan arahan dari Mendagri menjadi pedoman utama dalam pengambilan kebijakan daerah, termasuk dalam optimalisasi belanja daerah dan perlindungan daya beli masyarakat.
“Pemkab Aceh Besar juga mendukung penuh pelaksanaan langkah-langkah strategis nasional, seperti Gerakan Pangan Murah, penguatan cadangan pangan, serta pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok, dan kami harap agar forum seperti ini terus dilaksanakan secara konsisten karena sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
