Rumah Potong Hewan di Lambaro Sediakan Layanan Lengkap dan Tertib

KOTA JANTHO – Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Aceh Besar yang berlokasi di Gampong Lubok Batee, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang resmi difungsikan kembali oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, Kamis 9 Januari 2025 lalu, dipastikan mampu menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat akan tempat pemotongan hewan yang higienis dan teratur, sekaligus mengurangi praktik pemotongan liar di berbagai tempat.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Jakfar SP, melalui Kepala Bidang Peternakan, Uzir SPt MSi menyatakan, setiap pemotongan hewan di RPH ini wajib dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan ternak. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah adanya praktik perdagangan ternak hasil curian. “Dengan beroperasinya kembali RPH ini, kami ingin memastikan setiap ternak yang dipotong adalah ternak yang sah dan memiliki surat keterangan kepemilikan. Selain itu, pemotongan di RPH akan lebih higienis dan sesuai standar yang berlaku,” jelas Uzir, di Lambaro, Sabtu (25/1/2025).

BACA JUGA :  Wakili Pj Bupati, Kadisparpora Aceh Besar Hadiri Pembukaan Turnamen DJBC Boxing Cup I 2025
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Aceh Besar, Uzir SPt MSi.

Menurutnya, RPH tersebut memiliki kapasitas pemotongan 10 hingga 15 ekor sapi atau kerbau per hari. Selain itu, fasilitas tersebut juga menyediakan layanan pemakaian tempat pemotongan dengan tarif Rp60 ribu per ekor, pemeriksaan hewan Rp20 ribu, dan pemakaian kandang Rp10 ribu per ekor per hari. Adapun pemeriksaan untuk ternak kecil seperti kambing dan domba dikenakan biaya Rp3 ribu per ekor, sementara khusus pemotongan hewan ternak saat meugang dikenakan tarif Rp30 ribu per ekor. “Kami ingin masyarakat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. Dengan adanya RPH ini, diharapkan tidak ada lagi praktik pemotongan liar yang berpotensi mengganggu lingkungan dan kesehatan,” imbuh Uzir.
Masyarakat yang ingin menggunakan jasa RPH tersebut juga diimbau untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar proses pemotongan berjalan lancar dan sesuai prosedur guna meningkatkan kualitas pelayanan Pemkab Aceh Besar bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan.

BACA JUGA :  Pj Gubernur Safrizal ZA Buka Kick-Off Meeting Program dan Anggaran 2025 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Writer: RedaksiEditor: Lismanita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *