Banda Aceh – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan paparan penting mengenai komitmen dan bentuk dukungan lembaga legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan Kota Banda Aceh ke depan. Materi strategis tersebut disampaikan dalam sebuah forum resmi yang berlangsung pada Kamis (21/05/2026).
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keharmonisan dan sinergi antara pihak eksekutif (pemerintah kota) dan legislatif (parlemen). Oleh karena itu, DPRK berkomitmen penuh untuk mengawal, mendukung, dan memberikan ruang anggaran yang optimal bagi program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dukungan nyata dari DPRK Banda Aceh dalam menyukseskan program pembangunan kota dijabarkan melalui optimalisasi tiga fungsi utama lembaga, yaitu:
Dukungan Regulasi (Legislasi): Mempercepat pembahasan dan pengesahan Qanun (peraturan daerah) yang responsif serta mendukung iklim investasi, penataan kota, dan penguatan syariat Islam.
Dukungan Anggaran (Budgeting): Memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) diarahkan secara tepat sasaran pada program-program prioritas, seperti penanganan banjir, infrastruktur publik, penanganan sampah, serta pemberdayaan UMKM.
Pengawasan yang Konstruktif (Controlling): Melakukan pengawasan lapangan secara berkala bukan untuk mencari kesalahan, melainkan demi memastikan setiap proyek pembangunan berjalan sesuai target, transparan, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua I juga mengingatkan bahwa tantangan kompleksitas kota ke depan mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga peningkatan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan secara parsial. Terlebih, pemerintah sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran di tengah tingginya ekspektasi masyarakat.
“DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh harus berjalan dengan visi yang sama. Ketika regulasi didukung penuh dan anggaran dikawal dengan baik, maka roda pembangunan akan bergerak lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga,” ujarnya.
Pihaknya juga mengajak seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus menjaga komunikasi yang intensif dengan parlemen agar setiap kendala dalam pelaksanaan program di lapangan dapat dicarikan solusi bersama secara cepat.
Pertemuan ini diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi kerja sama interinstansi demi mewujudkan Kota Banda Aceh yang lebih maju, inklusif, tertata, dan sejahtera dalam bingkai syariat Islam. [Adv]
Editor: Redaksi
