BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memimpin secara langsung rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Wali Kota Banda Aceh pada Kamis (01/10/2026).
Pertemuan strategis ini digelar untuk membahas berbagai isu terkini sekaligus menyusun langkah antisipasi dan kesiapan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Persiapan Matang Jelang Muzakarah Internasional Tauhid Sufi ke-II
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut adalah kesiapan Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah penyelenggaraan Muzakarah Internasional Tauhid Sufi ke-II, yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026.
Agenda berskala internasional ini diperkirakan bakal dipadati oleh sekitar 20.000 hingga 30.000 peserta dari berbagai daerah dan mancanegara. Acara akan dipusatkan di beberapa titik lokasi, antara lain Balai Meuseuraya Aceh, Lapangan Blang Padang, dan Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh. Persiapan komprehensif mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari pengamanan, manajemen lalu lintas, pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga ketersediaan akomodasi bagi para tamu.
Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang solid antarinstansi lintas sektor demi suksesnya perhelatan besar tersebut.
“Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak dan berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan masyarakat tetap merasa nyaman,” tegas Illiza.
Antisipasi Milad GAM dan Evaluasi Keamanan
Selain persiapan event internasional, rapat Forkopimda turut menyoroti langkah antisipasi menjelang peringatan Milad GAM. Pemerintah Kota Banda Aceh menyoroti pentingnya deteksi dini, penguatan komunikasi, serta koordinasi intensif yang melibatkan para keuchik dan unsur terkait di tingkat gampong.
Pengalaman dari dinamika kejadian pada 15 Agustus 2026 dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama agar seluruh potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat diantisipasi dan dicegah lebih awal.
Penanganan Perundungan Sekolah dan Kenakalan Remaja
Persoalan generasi muda juga menjadi poin krusial yang dibahas. Rapat menaruh perhatian khusus pada maraknya dugaan kasus perundungan (bullying), tindakan kekerasan di lingkungan sekolah, serta fenomena kenakalan remaja.
Pemerintah menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan pendampingan berkelanjutan terhadap anak. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pihak sekolah, orang tua, aparatur gampong, kepolisian, Satpol PP dan WH, hingga Dinas Perhubungan.
Penguatan Syariat, Penanganan HIV/AIDS, dan Peran Pos Satpol PP/WH
Di sektor penegakan syariat, kesehatan, dan perlindungan masyarakat, dibahas pula strategi penanganan kasus HIV/AIDS secara terpadu. Langkah-langkah yang disiapkan meliputi pemetaan populasi berisiko, pemeriksaan medis, konseling, penanganan pengobatan, pendampingan, serta jaminan penuh terhadap kerahasiaan identitas pasien.
Selain itu, Pemko Banda Aceh mendorong optimalisasi fungsi pos Satpol PP dan WH agar tidak hanya menjadi pos penjagaan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan, pelayanan, dan respons cepat bagi masyarakat. Langkah optimalisasi ini melibatkan keuchik, imeum mukim, imam meunasah, pemuda, orang tua, Dinas Kesehatan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), serta unsur Forkopimda.
Kesiapsiagaan Cuaca Ekstrem, Antrean BBM, dan Pemantauan Inflasi
Tidak kalah penting, rapat turut membahas kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca ekstrem serta isu ekonomi lokal. Pemerintah mengantisipasi potensi ancaman cuaca buruk seperti hujan lebat, petir, angin kencang, banjir, pohon tumbang, hingga gangguan arus lalu lintas.
Di sisi lain, Pemko Banda Aceh terus memantau fenomena antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di lapangan serta memantau perkembangan laju inflasi Kota Banda Aceh yang tercatat berada di angka 4,84 persen pada Agustus 2026. [Adv]
Editor: Dahlan
