Banda Aceh — Situasi krisis bahan bakar minyak (BBM) di Aceh telah melewati batas. Anggota Komisi VII DPRA dari Fraksi Partai Aceh, M. Yusuf Pang Ucok, hari ini melancarkan kritik paling keras dan drastis: mendesak Gubernur Aceh segera mengambil sikap berani dengan memboikot Pertamina dan menjajaki kerja sama energi dengan pihak asing, seperti Petronas.
Kritik tajam ini muncul setelah kelangkaan BBM kembali berulang di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, hingga ibu kota Banda Aceh, menyebabkan roda perekonomian rakyat terhenti.
“Ekonomi Aceh macet akibat Pertamina sering gagal menjaga pasokan BBM di SPBU seluruh Aceh. Ini sama saja mematikan ekonomi rakyat,” tegas Pang Ucok dalam rilis pers, Jumat (7/11/2025).
Antrean BBM Rusak Ibadah Warga
Pang Ucok menyoroti bahwa dampak kelangkaan ini kini menyentuh aspek sosial dan spiritual warga. Pemandangan antrean panjang yang mengular hingga beberapa kilometer seringkali terjadi saat waktu salat Magrib.
“Ironisnya, antrean panjang itu sering terjadi saat waktu salat Magrib. Jalan menjadi macet total, suara klakson bersahutan, dan banyak warga tertunda menunaikan ibadah karena terjebak dalam antrean BBM,” ungkapnya, menekan dampak emosional krisis ini.
Ancaman Boikot dan Solusi Radikal
Kelangkaan ini telah menyebabkan nelayan kesulitan melaut, sopir menaikkan tarif, dan pedagang kecil menanggung biaya operasional yang membengkak. Pang Ucok menilai, Pertamina telah gagal total menjalankan tanggung jawabnya menjamin ketersediaan energi secara merata.
Karena itu, ia mendorong Gubernur Aceh untuk segera menyurati Presiden RI. Namun, solusi jangka panjang yang diusulkan jauh lebih mengejutkan:
“Jika Pertamina terus merugikan Aceh, gubernur harus berani mengambil sikap. Boikot Pertamina dan jalin kerja sama dengan Petronas agar pasokan BBM Aceh terjamin,” serunya lantang.
Sebagai langkah pengamanan pasokan di masa depan, politisi Partai Aceh ini juga mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus energi untuk menjamin stabilitas pasokan BBM di masa mendatang, demi menghindari terulangnya krisis yang melumpuhkan Aceh.
Poin Tambahan yang Meningkatkan Daya Tarik:
Highlight Isu Sensitif: Menyoroti bagaimana antrean merusak waktu ibadah Magrib menambah dimensi kemarahan publik.
Solusi Out-of-the-Box: Penekanan pada usulan Boikot Pertamina dan mengundang Petronas menciptakan konflik dan potensi perdebatan yang tinggi.
Meskipun usulan “Boikot Pertamina dan undang Petronas” oleh M. Yusuf Pang Ucok baru dilontarkan hari ini (7 November 2025) berdasarkan naskah Anda, hasil pencarian menunjukkan bahwa wacana keras terhadap Pertamina dan ide menghadirkan SPBU asing bukanlah hal baru di Aceh.
Usulan radikal dari M. Yusuf Pang Ucok untuk memboikot Pertamina dan menggandeng Petronas ini bukanlah suara tunggal. Tekanan publik dan politik terhadap monopoli Pertamina di Aceh memang telah memuncak dalam beberapa waktu terakhir.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menunjukkan sikap tegas terhadap kinerja Pertamina dengan secara terbuka menghapus sistem QR Code (barcode) pembelian BBM subsidi di seluruh SPBU Aceh, beberapa waktu lalu.
Keputusan Mualem ini diambil karena sistem barcode dinilai tidak tepat sasaran dan menjadi biang keladi konflik serta menyulitkan masyarakat di daerah pinggiran, bahkan ia mengklaim pernah ditolak mengisi BBM di SPBU karena ketiadaan barcode.
Namun, upaya Mualem tersebut ditolak mentah-mentah oleh BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), yang menyatakan bahwa Aceh tidak bisa dikecualikan dari program subsidi tepat sasaran pemerintah pusat.
Kontroversi Lama, Solusi Baru:
1. Usulan Pencabutan Barcode: Ditolak BPH Migas.
2. Usulan Boikot & Petronas: Dilontarkan Hari Ini oleh DPRA.
”Kami tidak bisa terus membiarkan monopoli ini merugikan masyarakat,” ujar Pang Ucok, mencerminkan sentimen yang sebelumnya pernah didorong oleh aktivis lokal agar Gubernur Aceh berani menghadirkan SPBU asing untuk menciptakan kompetisi sehat dan menjamin pasokan energi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga maupun Gubernur Aceh terkait usulan boikot Pertamina dan menggandeng Petronas yang dilontarkan oleh M. Yusuf Pang Ucok. [Adv]
Editor: Redaksi
