Banda Aceh — Peringatan Hari Kehakiman Nasional yang jatuh pada 1 Maret 2026 dinilai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum refleksi mendalam bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kembali integritas, independensi, dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.
Hal tersebut disampaikan oleh pemerhati kebijakan publik Aceh, Isa Alima, dalam pernyataan resminya di Banda Aceh, Sabtu (1/3/2026). Isa menegaskan bahwa sistem hukum yang kuat tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis, tetapi juga pada komitmen moral para penegak hukum dalam menjaga marwah keadilan.
Menurutnya, keadilan merupakan janji utama negara kepada rakyat yang tidak boleh ternoda oleh kepentingan politik, tekanan kekuasaan, maupun praktik-praktik transaksional di ruang peradilan. Ia mengingatkan bahwa ketika hukum kehilangan integritas, maka kepercayaan publik akan runtuh secara perlahan.
“Kepercayaan rakyat adalah fondasi utama lembaga peradilan. Hukum bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan suara nurani bangsa. Jika keadilan goyah, maka legitimasi negara juga ikut melemah,” ujar Isa.
Isa menilai lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki posisi strategis sebagai benteng terakhir dalam memastikan keadilan tetap tegak. Karena itu, integritas hakim serta independensi proses peradilan harus dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa setiap putusan hakim memiliki dampak sosial yang luas. Putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, kata Isa, dapat meninggalkan luka panjang di tengah masyarakat.
“Palu hakim bukan alat kekuasaan, melainkan simbol tanggung jawab sejarah. Sekali diketuk tanpa nurani, dampaknya bisa dirasakan masyarakat bertahun-tahun,” tegasnya.
Dalam refleksinya, Isa juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok kecil dan marjinal. Ia menilai hukum sering kali terasa jauh dari kehidupan rakyat karena proses yang rumit, bahasa hukum yang sulit dipahami, serta akses keadilan yang belum merata.
Menurut Isa, peradilan seharusnya tidak hanya hadir dalam gedung-gedung megah, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat di lapisan bawah.
Ia juga menyinggung pentingnya implementasi nyata dari slogan “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera”. Baginya, slogan tersebut hanya akan bermakna jika diiringi dengan transparansi proses hukum, pelayanan yang humanis, serta putusan yang berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan tertentu.
Dalam konteks daerah, Isa berharap sistem peradilan di Aceh mampu menjaga keseimbangan antara norma hukum nasional dan nilai-nilai keadilan lokal yang hidup di tengah masyarakat.
“Aceh memiliki sejarah panjang tentang nilai keadilan dan martabat. Hukum jangan sampai terasa asing di tanah sendiri,” ujarnya.
Selain itu, Isa yang juga menjabat sebagai Ketua Patriot Bela Nusantara Aceh mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari hakim, jaksa, advokat, akademisi, insan pers, hingga masyarakat sipil—untuk bersama-sama menjaga kehormatan lembaga peradilan melalui pengawasan publik yang sehat dan konstruktif.
Menurutnya, partisipasi masyarakat bukan untuk melemahkan lembaga hukum, tetapi justru untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
“Hari Kehakiman Nasional harus menjadi pengingat bahwa kekuasaan kehakiman adalah amanah, bukan privilege. Ia hidup dari kepercayaan rakyat, dan akan hilang jika kepercayaan itu dikhianati,” katanya.
Menutup pernyataannya, Isa Alima berharap momentum peringatan tahun ini benar-benar menjadi titik balik dalam memperkuat integritas hukum nasional. Ia optimistis, selama nilai keadilan tetap dijaga dan nurani masih menjadi dasar dalam setiap putusan, maka harapan masyarakat terhadap hukum tidak akan pernah padam.
“Selama keadilan dijaga, Indonesia akan tetap berdiri. Dan selama nurani memimpin palu hakim, harapan rakyat akan terus hidup,” pungkasnya.(**)
Editor: Dahlan
